Kartu Prakerja, Penyelamat atau Sekadar Pemborosan Anggaran?

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran.

Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan. Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online.

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.

Penyelamat di tengah gelombang PHK?

Pandemik virus corona (covid-19) telah membuat aktivitas perekonomian di beberapa sektor terhenti. Hal tersebut turut berdampak pada pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun menyampaikan, berdasarkan data terkini, sekitar 2,8 juta pekerja telah terdampak pandemik virus corona, baik mereka yang dirumahkan dengan pemangkasan upah atau tak diberi upah sama sekali, atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Total jumlah yang terdampak, berdasarkan data Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan semua ada 2,8 juta. Ini tentu sangat berat kondisi tenaga kerja, dan akan terus bertambah jumlah ini," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono dalam video conference, Senin (13/4/2020).

Secara lebih rinci dia memaparkan, berdasarkan catatan Kemenaker dari asosiasi dunia usaha dan industri, jumlah pekerja formal yang terkena PHK mencapai 212.394 orang. Sementara itu, sebanyak 1,2 juta pekerja dirumahkan, dengan kondisi bisa saja tidak diberi upah sama sekali oleh perusahaan, atau upahnya dipangkas.

Adapun untuk pekerja sektor informal, data Kemenaker menunjukkan sebanyak 282.000 orang yang terdampak pandemik virus corona.

"Sementara kami juga dapatkan data BPJS Ketenagarkejaan jumlah pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 454.000 dan yang di-PHK 537.000," jelas Satrio.

Satrio mengatakan, data tersebut telah diberikan kepada Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja.

Data tersebut telah dikurasi, dan diharapkan sebagian besar pekerja yang terdaftar tersebut diharapkan mendaftar program Kartu Prakerja dan mendapatkan manfaat berupa pelatihan dan insentif yang telah disediakan pemerintah.

"Data itu akan diverifikasi dengan data dukcapil, Kemendikbud, dan data kementerian lain. Karena harapannya yang sudah dapat Kartu Prakerja tidak dapat bantuan sosial lain agar merata di seluruh pekerja lain yang terdampak," ujar dia.

Program Kartu Prakerja tak efisien

Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penggunaan anggaran Rp 5,6 triliun tersebut tidak efisien. Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara online.

"Masalahnya banyak lembaga individu yang memberi kuliah, pelatihan, gratis. Tinggal cari di Youtube pelatihan gratis. Dosen juga ngasih kuliah gratis," ujar Tauhid ketika dihubungai beberapa waktu lalu.

Besaran anggaran tersebut pun setara dengan alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada APBN 2019 yang sebesar Rp 5,27 triliun, meski tahun ini besaran anggaran tersebut telah menyusut jadi Rp 3,19 triliun.

"Dan kita nggak membayangkan, biaya pemberdayaan desa itu untuk masyarakat desa yang dimanfaatkan secara riil face to face. Sayang sekali uang dimanfaatkan untuk itu padahal orang bisa berpartisipasi secara gratis," lanjut Tauhid.

Selain itu, Tauhid menilai besaran insentif Rp 150.000 yang diberikan pemerintah untuk tiga kali survei paska pelaksanaan kartu prakerja kepada setiap peserta berlebihan.

Menurut dia, dengan total anggaran Rp 840 miliar survei yang dilakukan tidak akan berjalan secara efisien. Sebab, dengan anggaran sebesar itu survei dilakukan secara online.

Pemberian insentif untuk survei juga dinilai mengurangi obyektifitas peserta program Kartu Prakerja.

"Survei resmi lain kan tidak dibatar kalaupun ada ngasih gift. Karena tidak merasa ditekan. Ini yang menurut saya penting. Karnea memang di tengah situasi kekurangan anggaran, defisit dinaikan lebih dari 3 persen, ada model program yang jauh dari harapan," ujar dia.

Pelatihan Kartu Prakerja tak relevan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat 198 lembaga dari delapan mitra platform digital yang akan menyediakan pelatihan secara digital kepada peserta program kartu prakerja. Jumlah pelatihannya sendiri mencapai 2.055 jenis.

"Jenis pelatihan beragam, ada banyak pilihan bagi 200.000 peserta pertama yang lolos pada gelombang pertama," ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah menggandeng delapan mitra yang mayoritas startup sebagai platform penyedia jasa pelatihan, yaitu Ruangguru, Maubelajarapa, Sekolah.mu, Tokopedia, dan Bukalapak. Selain itu ada juga Pintaria, Kemenaker, dan Pijar Mahir.

Namun demikian, berbagai pelatihan yang diberikan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang saat ini sedang terdisrupsi. Selain itu, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.

"Jenis pelatihan yang diberikan umumnya soft skill seperti bagaimana memulai bisnis warung kopi, make up, bagaimana cara agar lulus CPNS, ini dengan sektor yang terdampak tidak relevan," ujar Tauhid.

Ketika ditelusuri, pada laman Skillacademy milik Ruangguru misalnya, terdapat Paket Pelatihan Ojek Online seharga Rp 1 juta, yang didiskon dari harga asli Rp 3,82 juta.
Paket tersebut terdiri atas Pelatihan Perencanaan Keuangan untuk Pekerja Harian Lepas dengan harga Rp 100.000, Pelatihan Customer Service: Menguasai Teknik Pelayanan dengan harga Rp 200.000, dan Percakapan Bahasa Inggris Dasar Rp 100.000, Kemudian ada juga Pelatihan Teknik Pengelola Stres Agar Kerja Bisa Lebih Produktif Rp 200.000.

Selain itu, di dalam paket tersebut juga ada Pelatihan Manajemen Waktu Agar Kerja Lebih Produktif Rp 200.000 dan Tenang di Hari Tua, Siapkan Dana Pensiun dari Sekarang Rp 200.000. Hampir seluruh kelas tersebut diisi oleh trainer dari Ruangguru maupun dari SkillAcademy.

Adapun pada laman maubelajarapa.com, beberapa kelas untuk Kartu Prakerja meliputi Webinar Belajar Membuat Kroket Ayam Keju yang dihargai Rp 400.000 yang diberikan oleh Baking World, Paket Webminar Belajar Mengenai Google Ads dan Google Analytics Rp 450.000 hingga Paket 4 sesi Webminar Belajar Menciptakan Pelayanan Unggul untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan yang diadakan oleh Paradigm. Paket tersebut dibanderol harga Rp 800.000.

Pada platform sekolah.mu, terdapat kelas promote Business Using Instagram oleh Data Academy yang dibanderol Rp 990.000 hingga Belajar Programming: Intro to Website yang dibanderol harga Rp 600.000 dengan durasi kelas 5 jam.

Tak ada jaminan untuk peserta Kartu Prakerja

Selain tak relevan, Tauhid menilai tidak ada jaminan peserta yang turut serta dalam pelatihan melalui Program Kartu Prakerja mendapatkan rekognisi dari pasar. "Katakanlah mereka akan dapat sertifikat dari provider, tapi apakah pasar akan merekognisi kalau sertifikat online?

Rekognisi pasar itu misalnya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kalau tidak, bagaimana caranya sudah pelatihan tapi sertifikasi tidak bisa dipakai?" jelas Tauhid.

Dihubungi terpisah, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengakui memang ada sejumlah pelatihan online yang bisa diakses secara gratis.

Meski demikian, menurut dia, pelatihan berbayar Kartu Prakerja dan pelatihan online gratis yang sudah ada semestinya dapat saling melengkapi.

"Saya pikir kita saling melengkapi," kata Panji.

"Karena anggaran Kartu Prakerja pun terbatas. Angkatan kerja di Indonesia 133 juta, setengahnya usia muda. Sedangkan Prakerja hanya menyasar 5,6 juta tahun ini," imbuhnya.

Dia belum bisa menjelaskan mengenai banderol harga yang dipasang platform yang menjadi mitra.

Saat ini usia program tersebut memang baru berjalan, sehingga Kartu Prakerja masih mencoba untuk menjalani ini dengan mitra yang sudah ada terlebih dulu.

"Program ini masih bayi, baru berumur empat hari. Kami mulai dengan delapan mitra platform dulu, termasuk Sisnaker (Kemenaker) dan Pijar (Telkom) yang pelat merah," kata dia.
sumber

**********

Dimana ada kue, disana ada tikus, lalat, dan semut.
Keren namanya, Kartu Pra Kerja.
Program unggulan yang pernah dilontarkan oleh Presiden Jokowi kala berkampanye pilpres tahun 2019, sempat membuat Sri Mulyani sebagai Bendahara negara kalang kabut dan sakit perut. Wajar, sebab dia yang paling tahu keuangan negara. Bahkan dia tahu persis siapa-siapa pemerintah daerah yang menyembunyikan anggaran tanpa mau mengalihkan untuk penanganan Corona saat ini.

Kalau kita kembali ke masa dimana Presiden Jokowi pernah berucap, bahwa Kartu Pra Kerja dimaksudkan untuk membantu para siswa lulusan SMA, SMK, dan Mahasiswa yang belum bekerja dan siap untuk bekerja tapi tak punya skill tambahan untuk mengisi ketersediaan lowongan kerja yang ada. Namun pada akhirnya kesempatan itu juga dibuka untuk mereka yang terkena PHK.

Dan ketika wabah Corona ini melanda negeri, maka Kartu Pra Kerja adalah kesempatan emas bagi mereka yang menginginkan kue manis yang dibagi oleh pemerintahan Jokowi. Tujuannya jelas, bukan pelatihan atau keinginan untuk bekerja, tapi keinginan untuk mendapatkan dana gratis selama 4 bulan yaitu 600.000 Rupiah dikali 4 bulan. Ini telah dipotong oleh biaya pelatihan dan biaya administrasi sebesar 1.000.000 Rupiah.

Dimana ada gula, disana ada semut, begitu kata pepatah. Tapi pepatah itu nampaknya tak selamanya benar. Nyatanya yang memperebutkan gula itu bukan hanya semut, tetapi para ular, biawak, musang, anjing, setan, dan macam-macam.

Jelas, bahwa pada akhirnya program Kartu Pra Kerja adalah program buang-buang uang. Triliunan dana pemerintah pada akhirnya akan sia-sia. Ini jika dilihat dari cara pengelolaannya yang terkesan hanya sekedarnya. Jelas bahwa banyak pelatihan online yang seharusnya bisa mempersiapkan skill para pencari kerja, justru disuguhkan dengan pelajaran tidak bermutu dan mengada-ada. Segala hal yang remeh temeh dijual. Sampai urusan pelayanan ojol dijual? Apa tak ada ilmu lain yang lebih bermanfaat?

Kalau Jokowi ingin meniru negara Finlandia, jelas tak sebanding. Mereka yang terdepan dalam bidang komunikasi digital jelas mempersiapkan warga negara mudanya dengan ilmu yang sejalan dengan program memajukan bangsanya. Maka dipilihlah program coding.

Dan seharusnya Jokowi bisa memerintahkan bawahannya yang mengurusi Kartu Pra Kerja ini dengan memilah ilmu yang tepat dan benar-benar bermanfaat.

Ada banyak bidang yang bisa menjadikan program Kartu Pra Kerja ini terkesan elit.

Elektronika Robot, Komunikasi Digital, 3D, Animasi, Desain Grafis, Web Master, dan lain-lain. Bukan malah memberi ruang pada mereka untuk menjual sampah macam membuat lamaran, membuat kue, melayani konsumen, dan lain-lain.

Konten gratis lantas dikemas menjadi konten berbayar itu sangat menjijikan dan memalukan.

Ada baiknya pelatihan ini distop dahulu. Dipilih lagi. Buang pelatihan-pelatihan sampah. Apalagi kalau pelatihan itu hanya memberi pemasukan kepada stafsus milenial yang tak jelas kerjanya macam TGUPP.

Masih ada waktu.
Itupun kalau memang niat mengubah.
Kalau tidak, yakinlah program ini hanyalah program buang-buang duit rakyat. Dan yang untung tetap bukan rakyat banyak.