Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah menyediakan rumah sakit terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dievakuasi dari Wuhan, China.

"Mau saya segera dievakuasi namun harus ikuti protokol kesehatan. Seperti untuk karantina saya usulkan di rumah sakit apung, di kapal, kan muat 200 kamar," kata Abdul Kharis dalam keterangannya, Minggu (2/2/2020).


Menurut politikus PKS itu alasan WNI yang baru dievakuasi dari China harus steril terlebih dahulu dari virus novel corona untuk melakukan karantina. 



Selain itu, ditampungnya 238 WNI di rumah sakit apung agar menghindari protes masyarakat. Apalagi, 238 WNI tersebut akan di karantina terlebih dahulu di pulau Natuna.

"Kan itu memang rumah sakit. Malah jelas kan, nanti masyarakat setempat protes apalagi di Pondok Gede. Saya kira kalau pake RS apung akan lebih baik," jelasnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.



Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna. Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat.

Bahkan, Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegas dia.

Subhanallah

Inilah hebatnya PKS ya akhi


Masya Allah