Penulis: Ihsanuddin

 | 

Editor: Kristian Erdianto

KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjawab kritik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti soal rencana pemerintah membuka ekspor bibit lobster.

Jokowi mengatakan, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor bibit lobster harus dilihat dari efek kemanfaatan dan lingkungannya.

"Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," ujar Presiden Jokowi saat ditanya wartawan seusai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019).

Jokowi mengingatkan, ekspor bibit lobster harus memperhatikan faktor keseimbangan.

Artinya, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak.

"Jangan juga awur-awuran, semua di tangkapin, di ekspor, juga enggak benar," kata Jokowi.

Namun Jokowi juga menilai, pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor benih lobster.

Sebab, banyak nelayan tergantung dengan ekspor benih lobster ini.

"Keseimbangan itu paling penting bukan hanya bilang jangan (ekspor)," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, pemerintah bersama para pakar masih mengkaji aturan terkait ekspor benih lobster ini.

Jokowi yakin akan mendapatkan formula terbaik dari kajian tersebut.

"Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara aur-aturan, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya.

Sebagai penggagas aturan yang melarang ekspor baby lobster, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan keberatan jika akhirnya ekspor dibuka kembali.

Saat masih menjabat Menteri KKP, kala itu Susi mengaku khawatir besarnya ekspor benih lobster ke Vietnam akan membuat kerusakan ekologi.

Sumur

Bagai Yin dan Yang
Harus Seimbang