Kalau ada analogi yang tepat untuk menggambarkan apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini di Papua, ibarat "memaksakan rakyat Papua memakai sepatu kets, bukannya koteka."

Rakyat Papua perlu A, Jokowi malah kasih mereka B.

Itulah sebabnya pemerintahan sang presiden tak henti-hentinya menuai kritik soal pendekatan penanganan Papua.

Pertama, ia dikritik akibat lemahnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang dinilai semakin memburuk.

Ironis sekali, padahal Jokowi pernah berjanji agar Papua menjadi tanah yang damai saat memberikan sambutan di acara Natal Bersama Nasional di Jayapura pada Desember 2014, dua bulan setelah yang bersangkutan dilantik sebagai presiden. Jokowi saat itu menyatakan dirinya ingin mendengarkan lebih banyak suara rakyat Papua.

“Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati. Inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua,” katanya kala itu.

Namun, masa depan soal HAM di Papua semakin tak terang. Banyak pihak menilai upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia dan di Papua tersandera oleh pandangan yang berbeda dari politik Jakarta.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam, mengatakan pandangan itu terkait pengaturan keamanan dan isu separatisme. Ia melihat pemerintah pemerintah belum menunjukkan niat yang serius dalam menyelesaikan konflik di Papua. Hal itu diperjelas dengan belum adanya upaya signifikan dalam mengurangi kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bilang mereka khawatir apabila ada kecenderungan untuk menyamaratakan situasi hak asasi manusia di Papua. Sebagai seolah-olah sumber utama masalah di Papua adalah separatisme dan semua aspirasi tuntutan referendum sama dengan separatisme bersenjata.

Dua cara pandang tersebut kerap dipakai sebagai dalih untuk menggunakan pendekatan kekerasan dan membenarkan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia. Memperkeruh suasana, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga turut mengatakan bahwa separatisme lebih buruk dari radikalisme. "Pernyataan itu malah hanya akan memperuncing konflik," ujar Usman.



Kedua, pemerintah Jokowi malah lebih dominan mengulas soal percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Mulai dari peresmian proyek kelistrikan, aksi menjajaki jalan Trans Papua, hingga yang terbaru, peresmian Jembatan Youtefa di kota Jayapura, Senin (28/10).

Total alokasi Dana Transfer Papua dan Papua Barat memang mengalami peningkatan sejak 2014—2016. Masing-masing adalah Rp32,4 triliun dan Rp13,1 triliun; Rp36,9 triliun dan Rp14,8 triliun; serta Rp43,6 triliun dan Rp16,5 triliun. Ini terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus serta Dana Otonomi Khusus Infrastruktur.

Untuk RAPBN 2020, pemerintah pusat berencana mengucuran Dana Otonomi Khusus sebesar Rp8,4 triliun yang dibagi dua yaitu Provinsi Papua sebesar Rp5,8 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,5 triliun. Selain itu, juga ditambahkan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp4,6 triliun yang dibagi dua, yaitu Papua sebesar Rp2,8 triliun dan Papua Barat sebesar Rp1,8 triliun.

https://news.detik.com/berita/d-4762...-yogya-rp-13-t

Intinya, Jokowi ingin Papua lebih sejahtera dengan pembangunan infrastruktur.

Meski tampak sudah berusaha semaksimal mungkin 'menyejahterakan' Papua lewat rentetan pembangunan fisik, pendekatan infrastruktur yang kerap dilakukan eks Walikota Solo tersebut dipandang bukanlah solusi penyelesaian konflik. Pembangunan infrastruktur terbukti belum menyelesaikan soal dalam lima tahun terakhir. Sebagai contoh, pada akhir masa pemerintahan Jokowi periode pertama kemarin justru terlihat konflik mengalami eskalasi akibat problem stigma dan diskriminasi.

Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menyebut, konflik yang terjadi pada Agustus hingga September 2019 lalu menandakan pembangunan ekonomi saja tak bisa menyelesaikan isu rasial dan diskriminasi yang terjadi terhadap orang Papua. Jika pendekatan parsial seperti ini berulang di periode kedua, dirinya sangsi problem di Papua akan selesai.

"Pemerintah tidak bisa bekerja secara parsial dengan fokus pada hanya pembangunan ekonomi saja, sementara isu sosial politiknya diabaikan atau ditunda-tunda diselesaikan," tegasnya.

Ia menyebut paling tidak ada empat akar masalah yang masih tersisa di Papua, yakni status politik dan sejarah integrasi masuknya Papua ke Indonesia, kegagalan pembangunan, dugaan pelanggaran HAM, dan diskriminasi-stigma.

Adalah lebih strategis bagi pemerintah untuk menjalankan secara serius komitmen dialog. Langkah ini sempat dilakukan di awal periode pertama Jokowi. Saat itu, Jokowi menunjuk 3 penanggung jawab, yakni mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, eks Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan Pater Neles Tebay.

Memang patut diapresiasi, memasuki periode keduanya sebagai presiden, Jokowi kembali menyambangi Papua sebagai daerah pertama dalam kunjungan kerjanya. Total sudah 13 kali sang kepala negara menjejakkan kakinya di Bumi Cendrawasih.

Rupanya intensitas tinggi kunjungan sang presiden ke Papua tak serta-merta ditanggapi positif. Tingginya kunjungan kerja Jokowi di Tanah Papua dinilaitidak pernah membawa hasil. Pasalnya Jokowi tak pernah menyediakan forum Untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi dari masyarakat.

Ketua DPR Papua Yunus Wonda menilai kunjungan kerja sang presiden tak memberikan kontribusi apa-apa terutama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tak ada satu pun masalah di Papua yang tuntas kendati telah dikunjungi berkali-kali oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Contohnya adalah kekerasan di Papua yang tetap terjadi hingga kini.

Permasalahan terjadi lantaran Jokowi tak menyediakan dialog dua arah dengan masyarakat dan tokoh Papua. Padahal idealnya Jokowi memanfaatkan kunjungan kerjanya untuk mendengarkan langsung permasalahan Papua dari masyarakat. "Kami berharap, ada ruang untuk masyarakat dan para tokoh masyarakat menyampaikan seperti apa persoalan Papua yang sebenarnya," aku Yunus.

https://wowkeren.com/berita/tampil/00280558.html

Okelah, sejauh ini memang ada upaya Jokowi untuk menunjukkan kepedulian dan perhatiannnya kepada Papua. Dia berjanji akan mengunjungi Papua tiga kali dalam setahun. Sebelumnya, ada wacana Jokowi akan bangun Istana Kepresidenan di Papua. Sebelumnya juga, Jokowi memberikan grasi terhadap sejumlah tahanan politik (Tapol) Papua, termasuk Filep Karma.

Namun, semua itu masih terkesan aksi simbolik. Belum merupakan sebuah perubahan cara pendekatan dan cara kerja dalam mengurus persoalan rakyat Papua. Akibatnya, keadaan-keadaan lama, yakni eksploitasi yang digardai dengan kekerasan, masih berlanjut hingga hari ini.



Sudah saatnya Jokowi membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Papua. Bukan hanya dialog dengan elit-elit Papua, tetapi juga dengan rakyat banyak. Saya kira, membangun Papua dengan hati harus dimaknai dengan pembangunan berbasiskan partisipasi rakyat

Namun, dialog tidak mungkin terjadi kalau orang-orang Papua masih dalam keadaan tertekan; ketika hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat orang Papua masih ditindas; dan ketika Jakarta masih menganggap Papua separatis dan alergi dengan segala yang berbau bintang kejora.

Nah, untuk memulihkan kepercayaan orang Papua terhadap Jakarta, dan sekaligus memungkinkan orang Papua merasa aman dan bebas menyatakan pendapatnya, maka pemerintahan Jokowi harus berani menarik TNI/Polri dari Papua. Pembangunan Kodam baru di Papua harus dihentikan. Sebab, tidak ada dialog bebas dan demokratis di bawah todongan senjata.

Ingat Pak Presiden! Papua butuh dialog! Tolong perlakukan rakyat Papua sebagai subyek, bukan sekedar obyek!

Papua butuh koteka, bukan sepatu kets!