Gus Din atau Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP). Foto: istimewa.

Jakarta – Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP PB) optimis jika melihat komposisi susunan Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Bahkan, diprediksi Indonesia akan menjadi negara terkuat di asia tenggara dan lima besar di asia, khususnya di bidang ekonomi, sumber daya manusia, militer dan pertahanan.

“Masuknya Prabowo Subianto sang rival politik Jokowi sebagai Menteri Pertahanan merupakan wujud rekonsiliasi politik untuk stabilitas dan kondusifittas ekonomi-politik. Ini memberikan angin segar bagi dunia investasi pada saat ini sampai 5 tahun mendatang,” kata Gus Din, Ketua Umum PP BP melalui rilisnya, Sabtu (26/10/2019).

Menurut pria yang memiliki nama panjang Syafrudin Budiman SIP ini mengatakan, banyaknya tokoh-tokoh muda profesional yang masuk dalam KIM dapat memperkuat visi Presiden Jokowi. Terutama dalam melakukan akselerasi percepatan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen per tahun.

“Ada nama Wisnutama, Nadim Makarim, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, dll sebagai menteri muda profesional mewakili kalangan milenial. Diharapkan mereka bisa membantu Jokowi penguatan di bidang ekonomi yang berorientasi kerja nyata,” terang Gus Din yang berprofesi sebagai Konsultan Media dan Politik ini.

Selanjutnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi dibutuhkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum. untuk itu Jokowi banyak merangkul para jenderal dalam kabinetnya. Diantaranya, Prabowo Subianto, Luhut Binsar Panjaitan, dr. Terawan, Moeldoko dan Fahrur Razi.

“Presiden Jokowi sangat paham stabilitas ekonomi membutuhkan pertahanan dan keamanan yang kuat. Karena itu Presiden Jokowi merangkul orang yang ahli dalam pertahanan dan keamanan untuk menjaga tantangan dari gerakan transnasional, sapartisme dan radikalisme,” terangnya.

Terakhir kata Gus Din, komposisi susunan KIM sudah sangat proposional antara proporsi partai politik dan profesional. Bahwa, ada beberapa partai pendukung yang belum kebagian, tinggal menunggu waktu ditempatkan Staf Ahli Presiden, Staf Khusus Presiden, Watimpres, Kepala Badan Negara, Kepala Lembaga Negara dan lainnya.

“Komposisi sudah mewakili rekonsiliasi politik dan kekuatan partai politik pendukung. Dengan kekuatan mayoritas di parlemen, tentu akan mempercepat keputusan politik untuk kebijakan pemerintah,” pungkas Sarjana Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini. (red)

Sumber: www.indepnews.com