JAKARTA - Partai Gerindra disarankan untuk menolak tawaran masuk Koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Sebab, kualitas demokrasi bisa menurun jika partai besutan Prabowo Subianto itu masuk pemerintah.

"Soal tawaran agar Gerindra masuk ke koalisi Pemerintah Jokowi bagaimana? Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan, sebab kenapa? Pertama, tentu saja tidak sehat bagi sistem politik Indonesia ke depannya, kedua bisa menurunkan kualitas demokrasi kita," ujar Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada SINDOnews, Senin (1/7/2019).

Dia mengatakan, salah satu kelemahan sistem presidential setengah hati adalah karena dipadukan dengan multi partai. "Ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidential multi partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidential banci," jelasnya.

Baca Juga:

• Soal Kasus Suap di Kejati DKI, Pakar Hukum Soroti Mentalitas Jaksa
• TKN: Rekonsiliasi Tidak Dimaknai Membangun Kursi di Kabinet
• Kementerian PPPA: Lansia Bukan Beban Negara

Pangi menjelaskan sistem presidential murni itu adalah partai pengusung utama calon presiden yang menang langsung menjadi partai berkuasa "the rulling party", sementara yang kalah langsung otomaticly memposisikan diri menjadi "partai oposisi".

Dia pun memberikan contoh di Amerika Serikat, partai di sana mempunyai fatsun politik, tidak ada cerita setelah presiden terpilih yang tadinya berseberangan lalu di tengah jalan bergabung ke koalisi presiden terpilih.

"Apakah partai tersebut berkeringat memenangkan presiden terpilih? Apakah berdarah-darah memenangkan calon presidennya?"

"Kita ini ya lucu, karena alasan mengamankan kepentingan di parlemen, supaya tidak diganggu dan mendapat dukungan penuh di DPR, dengan harapan semua program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan mulus di parlemen kemudian menjadi alasan merangkul partai oposisi dalam pilpres," sambungnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...run-1561954637

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Gerindra Masuk Pemerintah, Kualitas Demokrasi Menurun

- Alasan KPK Tak Menahan 2 Jaksa Yang Ikut Terciduk saat OTT

- 3 Pekerjaan Rumah Mendesak Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf Amin