Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, Prabowo-Sandi menyebut rezim Jokowi merupakan rezim Neo-Orba.

Dirangkum detikcom, Jumat (31/5/2019), dalam berkas gugatannya disebut bahwa pemerintahan Jokowi merupakan rezim orba baru. Di berkas gugatan juga disebutkan bahwa Jokowi dan jajarannya sedang mempraktikkan hal tersebut.

"Berkaitan dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, maka sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai ciri kepadanya," demikian gugatan Prabowo yang kuasanya diberikan kepada Bambang Widjojanto dkk sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (31/5/2019).

Menurut Prabowo dkk, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter.

Untuk meyakinkan majelis hakim konstitusi, parameter pemilu curang itu adalah:

1. Penyalahgunaan APBN/program kerja pemerintah.
2. Ketidaknetralan aparat negara, polisi dan intelijen.
3. Penyalahgunaan birokrasi/BUMN.
4. Pembatasan kebebasan media/pers.
5. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono menilai gugatan yang dilayangkan tim Prabowo ini merupakan gugatan pilpres terburuk.

"Mencermati isi Permohonan Paslon 02 ke MK terkait Perselihan hasil Pemilu Pilpres 2019 maka dapat dikatakan ini permohonan terburuk dalam sejarah perselisihan hasil Pemilu Pilpres yang pernah dimajukan ke MK," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Jumat (31/5/2019).

Istilah Neo Orba diambil dengan mengutip guru besar hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, Prof Tim Lindsey. Kutipan yang diambil tim Prabowo adalah:

He cannot affoord to have too many of these his enemies, and that means three is not much Jokowi can do about Indonesia's a poorly-regulated political system, which favours the wealthy and drives candidates to illegally recoup the high costs of getting elected once they are in office.

This system has entrenched corruption among the political elite and is a key reason for their predatory approach to public procurement.

Menurut Bayu, pendapat akademisi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun di dalam pengadilan karena merupakan opini pribadi.

"Selain itu, pendapat akademisi tersebut adalah terkait dengan sistem politik Indonesia secara keseluruhan yang menunjukkan adanya korupsi bukan hanya di lembaga eksekutif di bawah presiden, tapi juga di lembaga legislatif yang melibatkan semua parpol dimana kader parpol pengusung paslon 02 pun termasuk di dalamnya," cetus Direktur Puskapsi Universitas Jember itu. (rvk/mae)

sumber