tirto.id - Hanya Tommy Soeharto yang bisa menjadi ketua umum partai setelah dihukum penjara dalam kasus pembunuhan. Dan hanya orang-orang di lingkaran Tommy pula, lewat Partai Berkarya, yang percaya sang patron bisa maju sebagai calon presiden. Kecuali ada revisi dramatis pada UU pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2003, yang mengatur bahwa sang kandidat tak pernah dipidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih, Tommy sudah pasti mustahil menjadi presiden. Putra bungsu Soeharto itu dihukum penjara 15 tahun pada 2002 karena terlibat pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Hukumannya lantas berkurang menjadi 10 tahun pada 2005. Setahun berikutnya ia dihadiahi remisi 31 bulan. Hukuman 10 tahun yang seharusnya diselesaikan pada 2011 didiskon lagi. Belum genap 6 tahun dibui, Tommy bebas bersyarat pada 30 Oktober 2006.

Tiga tahun berikutnya ia naik panggung politik ketika berambisi merebut ketua umum Partai Golkar dalam rapat nasional partai Orde Baru tersebut di Pekanbaru. Gagal di momentum ini, Tommy bersiasat pada rapat luar biasa Golkar pada 2016. Tetapi kubu yang ia dekati rupanya keok oleh kubu Setya Novanto. Di antara dua ambisi menguasai kepemimpinan Golkar, partai yang menopang kekuasaan bapaknya selama 32 tahun tersebut, Tommy membentuk dua partai: Partai Nasional Republik dan Partai Beringin Karya. Pada 2016, di hari ulang tahunnya ke-54, Tommy akhirnya melebur dua partai itu menjadi Partai Berkarya. Partai inilah yang memuluskan ambisi politiknya.

Maka, pada Maret 2018 lalu, di Lorin Hotel Solo, salah satu hotel miliknya, orang-orang Partai Berkarya secara bulat mendudukkan Tommy sebagai ketua umum partai. Berpeci hitam dan kemeja kuning, Tommy menerima serah terima panji Partai Berkarya dari kolega lamanya Neneng A. Tutty. Acara ini juga secara sadar mengambil momentum peringatan Supersemar ('Surat Perintah 11 Maret'), persis ketika 52 tahun lalu surat sakti tanpa bukti itu memuluskan Soeharto menyingkirkan Sukarno dan melahirkan Orde Baru.

Pidato pertama Tommy usai menjadi ketum Partai Berkarya adalah peragaan sebuah hasrat. Ia berkata target Partai Berkarya bisa menembus tiga besar pada Pemilu 2019. Ia yakin partai mampu memperoleh 80 kursi parlemen pusat di Senayan. Ia juga ingin partai bisa merebut tiga kursi parlemen daerah. Ia juga ingin setiap wilayah punya sebuah koperasi. "Oleh karena itu," Tommy menyimpulkan, "saya minta kepengurusan di DPP dibuat per wilayah penanganannya."

Menguji Ambisi Tommy

Ambisi boleh-boleh saja, dan ambisi adalah modal utama sebuah partai baru. Tetapi kenyataan bisa lebih rumit. Walaupun memiliki target sekitar 14 persen dari total 575 kursi DPR, Partai Berkarya belum membentuk pengurus DPD di seluruh Indonesia. Pengakuan Tommy dalam rapat di hotel Solo itu: 67 DPD akan segera dibentuk untuk menentukan caleg. Jika merujuk aturan KPU tentang tahapan Pemilu 2019, durasi menyiapkan caleg ini sudah mepet: hanya tinggal 3 bulan lagi. Partai Berkarya juga belum melaksanakan rapat wilayah dan rapat kerja daerah. Perubahan pengurus pusat sesudah dari rapat nasional di Solo itu berdampak pada program anggota partai di kabupaten dan kota. Hal ini diutarakan oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kota Depok, Acep Saepudin. “Kami menunggu susunan pengurus DPP Berkarya. Jadi agak tersendat apa yang sudah diprogramkan. Sedangkan partai lain sudah start dan full persiapannya,” kata Saepudin saat saya menemuinya di rumah dia sekaligus kantor partai di Kota Depok. Menurut mantan politikus PAN ini, Partai Berkarya Kota Depok wajib menggelar rapat kerja daerah untuk mencapai target 80 kursi di parlemen. Jika terbengkalai, ujarnya, ia khawatir target itu cumalah pemanis. “Ibarat baju sudah ada, tapi dicopot lagi,” keluh Saepudin.

Di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor berbeda lagi. Subari Martadinata, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Tangerang, mengatakan bahwa program kerjanya sesuai rapat kerja enam bulan lalu ketika partai masih diketuai oleh Neneng A. Tutty. Namun, ia juga masih menunggu arahan dari pengurus baru. Ahmad Fauzi, Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Bogor, mengatakan program mereka kini menjaring caleg untuk kursi DPRD. Namun, untuk program 1 DPD 1 Koperasi belum mereka kerjakan. Ini juga terjadi di Depok maupun di Tangerang. Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan tiga daerah di Jawa Barat tersebut, yang notabene lebih dekat dari sumber kekuasaan, belum menjalankan program koperasi. Namun, klaim dia, program koperasi sudah dijalankan "di beberapa titik pesantren seperti di Pasuruan.”

Sumber Pendanaan Berkarya

Sejak partai berlambang beringin ini berdiri pada 2016, semua operasional partai di daerah bertumpu pada ketua, sekretaris DPD, dan iuran anggota. Ini diutarakan oleh bendahara umum DPD Partai Berkarya Kabupaten Bogor, Ketua DPD Partai Kota Tangerang Selatan, dan Ketua DPD Partai Berkarya Kota Depok “Iuran anggota ada, tapi iuran itu enggak begitu banyak. Yang menyokong banget adalah ketua dan sekretaris,” kata seorang bendahara DPD Partai Berkarya Kabupaten Bogor. Subari Martadinata dari Kota Tangerang Selatan mengklaim "telah menghabiskan ratusan juta" untuk operasional kegiatan dan sewa kantor. “Ada sumbangsih dari teman," katanya. "Tapi memang hampir 80 persen saya yang sokong untuk sementara waktu." Acep Saepudin dari Kota Depok berkata total operasional partai dari kocek pribadinya. Ia mengklaim sudah menghabiskan biaya operasional Rp3 miliar. Dana ini untuk pembangunan kantor sebesar Rp1,5 miliar di lahan seluas 15 hektare di Sawangan. Saepudin juga mengklaim turut membantu operasional DPD Partai Berkarya wilayah Jawa Barat. Tommy Soeharto bukanlah orang miskin. Dia pemilik Grup Humpuss yang didirikan pada 1984. Humpuss menjadi induk perusahaan dari sedikitnya 10 anak perusahaan yang menggarang bisnis energi, batu bara, petrokimia, dan transportasi. Meski begitu, Saepudin berkata bahwa ia belum mendapatkan kucuran dana pribadi Tommy. “Nol besar," dia bilang. "Semua orang punya prediksi bahwa Tommy menyokong operasional DPD. Tidak ada. Tidak pernah dibantu sampai lolos verifikasi,” klaim Saepudin. Ketiga pengurus partai ini berkata sejak Partai Berkarya berdiri, mereka belum menerima sepeser pun dana dari pusat.

Sekjen partai, Badaruddin Andi Picunang tak membantah pernyataan ketiga pengurus daerah tersebut ketika saya mengonfirmasi. Ia bilang "bantuan" hanya diberikan kepada DPD yang belum mandiri. “Ada tapi tidak merata,” katanya. Rully Akbar, peneliti dari Lingkar Survei Indonesia, mengatakan bahwa finansial yang kuat adalah modal partai, tak cuma ambisi. “Mengurus partai tidak mudah, harus menghidupkan mesin di semua provinsi. Apalagi partai yang tidak punya basis besar seperti Partai Berkarya,” kata Rully.



Menjaring Suara 'Rindu Orde Baru'

Slogan Partai Berkarya menjual kerinduan masa Orde Baru. “Program yang ditawarkan merupakan ciri khas partai ini, yakni mengadopsi trilogi pembangunan: pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan,” kata Badaruddin Andi Picunang. Rully Akbar dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengatakan Partai Berkarya mengidentifikasi sebagai partai Orde Baru. Tetapi, orang yang pernah merasakan kehidupan Orde Baru sangat kecil, kata Rully.

Berdasarkan hasil survei LSI tentang Capres dan Cawapres 2019, nama Tommy Soeharto di bawah 1 persen, jauh sekali dari nama Joko Widodo (38,4 persen) dan Prabowo Subianto (24,6 persen)—keduanya disebut-sebut kembali bertarung dalam Pilpres tahun depan. Tommy juga kalah tenar dari politisi yang gencar kampanye menjadi cawapres seperti Muhaimin Iskandar dan sebagainya. “Pak Tommy bisa dibilang tidak terlalu kuat. Bisa main 2018 akhir tapi bukan menjual figur Tommy, melainkan lebih mengingatkan kejayaan Orba dengan tagline, 'Piye kabare, enak jamaku to?' Paling kuncinya itu,” kata Rully. Sebagai gambaran, partai trah Cendana lewat Partai Karya Peduli Bangsa, yang didirikan oleh Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, hanya memperoleh 2,3 juta suara (2,11%) dari 113 juta suara sah nasional pada Pemilu 2004. Jumlah ini di bawah ambang batas yang ditetapkan KPU sebesar 3 persen.

Menurut Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), partai baru bakal sulit menembus tiga besar, sebagaimana sesumbar Tommy Soeharto untuk Partai Berkarya. “Kalau ekspektasi boleh saja setinggi-tingginya. Tapi harus bekerja sangat keras untuk mengalahkan partai yang relatif punya struktur yang mengakar. Praktik di lapangan, partai baru butuh beberapa kali pemilu untuk masuk tiga besar," ujar Anggraini.