JawaPos.com - Ada bahasan menarik ketika debat capres kedua yang berlangsung Minggu (17/2) malam. Yakni, terkait dengan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, memiliki dua lahan yang luasnya ratusan ribuan hektare.

Informasi tersebut lantas mendapat respons dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan, ‎selama ini Prabowo bicara soal kesenjangan sosial. Tapi malah memiliki lahan yang jumlahnya sampai ratusan ribu hektare. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan lahan untuk bisa digunaan mencari penghasilan.

"Dengan “pengakuan” tersebut semakin terbongkarlah siapa yang memiliki komitmen berjuang buat rakyat, mana yang mengatasnamakan rakyat," ujar Antoni kepada JawaPos.com, Senin (18/2).

"Pak Prabowo atau paling dia menikmati proses kesenjangan sosial itu. Pak Prabowo bagian dari 1 persen orang superkaya yang kuasai aset negara," ujarnya.

Sementara terkait pembagian sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Antoni, hal itu merupakan redistribusi aset supaya kesenjangan sosial tidak terjadi, termasuk dengan perhutanan sosial. Tahun ini saja ada tujuh juta hektare tanah yang akan dibagikan Jokowi kepada rakyat. Hal itu dilakukan supaya masyarakat bisa produktif.

Selain itu, sertifikasi yang diberikan itu supaya rakyat punya hak terhadap tanah yang dimiliki, mempunyai hak hukum, ada legal formal, legal standing. Sehingga, jika mau berperkara rakyat sudah punya modal.

"Nah poinnya itu, justru terserah aja Pak Prabowo mau balikin ke negara atau enggak. Tapi jangan ngomong soal kesenjangan sosial, jangan bilang itu penyakit. Itu penyakit dari yang mertuanya (Soeharto) bikin, dan dia bagian dari itu. Turut menikmatinya," katanya.

Antoni menambahkan, kalau memang peduli dengan kesenjangan sosial, maka Prabowo seharusnya membagikan tanahnya kepada masyarakat tanpa perlu diminta negara. Itu pun kalau Prabowo punya kesadaran bahwa tanah tersebut merupakan kesenjangan sosial yang tercipta selama ini.

"Di satu sisi berbicara soal rakyat, tetapi justru tanah negara dikuasai oleh segilintir orang. Ini paradoks," tegasnya.

"Jadi bagiin saja ke rakyat. Jadi jangan sembarangan ngomong kesenjangan dan kemiskinan. Semua itu adalah hasil kebijakan masa lalu dan sekarang Pak Jokowi mulai selesaikan masalah itu," ungkapnya.



Sebelumnya diketahui, dalam debat kedua, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik Jokowi selama empat tahun kepemimpinannya membagi-bagikan sertifikat tanah. Menurut Prabowo, jika Jokowi terus membagi-bagikan sertifikat tanah, maka lama-lama tanah akan habis. Generasi selanjutnya tidak bisa memiliki tanah.

"Jadi kalau bapak bangga dengan bagi-bagi 12 juta, 20 juta (sertifikat), pada saatnya tidak ada lagi lahan untuk dibagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita," ucap Prabowo.

Jika dirinya terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jokowi kemudian mengomentari pernyataan Prabowo. Ia menekankan bahwa sekitar 2,6 juta tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya.

Ia lalu menyebut lahan yang dimiliki Prabowo.

"Kita tidak berikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," pungkas Jokowi.

Menjawab pernyataan Jokowi, Prabowo mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, Prabowo mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara.

"Itu benar. tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.
"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," jelas Prabowo.(*)

sumber https://www.jawapos.com/politik/18/0...n-tanah-negara