Jakarta, (Tagar 4/2/2019) - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak ada di Indonesia, tapi ia muncul dalam video-video untuk berbicara dengan pengikutnya di Tanah Air.

Dalam sebuah video, Rizieq mengatakan perlunya menguasai DPR agar bisa dimulai perumusan Syariat Islam hingga tahun 2020 syariat Islam bisa dijalankan di Indonesia.

"Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti 30 tahun, enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional maka tahun 2020 Syariat Islam sudah bisa jalan di Indoensia," ujar Rizieq dengan berapi-api dalam video tersebut.

Bersamaan itu jemaahnya Cumiik secara bersamaan, "Allahuakbar."

"Maka kalau ada hukum potong tangan pencuri, umpamanya diusulkan, didiskusikan, berdebat, deadlock, maka akan ada voting," lanjut Rizieq. "Voting, kalau kita pegang 2/3 kursi yang ada di DPR, kita menang. Kalau menang berarti hukum Islam bisa berjalan di kita punya negeri."

"Jadi siapa bilang hukum Islam tak boleh berlaku di Indonesia, bisa, harus kita lakukan secara konstitusional," kata Rizieq dalam video.

Tidak ada penjelasan kapan video viral tersebut dibuat dan di mana.

Tagar News menghubungi Juru Bicara FPI Munarman, dan Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin untuk mengklarifikasi video tersebut, namun keduanya belum memberikan tanggapan.

Sementara Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahua Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan selama ini Indonesia sudah cukup banyak mengimplementasikan nilai-nilai Syariat Islam.

"Saya pikir Indonesia sudah cukup banyak mengimplementasikan nilai-nilai Syariat Islam dalam aturan hukum maupun juga gaya hidup," ujar Wasisto kepada Tagar News dalam wawancara tertulis, Senin (4/2).

"Formalisasi syariat Islam dalam level negara itu justru akan meretakkan fondasi kebhinekaan secara makro," Wasisto menambahkan.

Ia menyayangkan sikap Rizieq Shihab dalam video tersebut. "HRS harusnya tidak perlu sengotot itu karena sebagai ulama menjadi pengayom atas semua golongan. Ulama harus menjadi pengayom."

"Saya pikir ini merupakan dalih HRS untuk membakar emosi umat agar memilih koalisi partai Islam di kubu Prabowo yang konon disebut Partai Allah dengan harapan bisa pulang ke Indonesia tanpa status hukum yang menjeratnya sekarang," tutur Wasisto.