Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo menolak dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Dalam dakwaan dan tuntutan jaksa KPK menyebut Gubernur Jawa Tengah itu menerima bancakan proyek e-KTP sejumlah USD 520 ribu.

KPK sendiri tak mempermasalahkan klaim dari Ganjar. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya sudah mengantongi bukti penerimaan uang korupsi terhadap politikus PDIP tersebut.

"Ya tentu saja penuntut umum sudah sampaikan dari awal persidangan penuntut umum berkesimpulan ada bukti yang kuat dan diuraikan lagi di tuntutan," ungkap Febri di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta, Selasa 4 Juli 2017.

Febri mengatakan, jaksa KPK tak hanya memiliki bukti penerimaan uang oleh Ganjar, melainkan sejumlah pihak yang namanya disebut menerima uang korupsi e-KTP dalam dakwaan dan tuntutan.

Dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto membantah ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun. Namun kesaksian Ganjar dipatahkan oleh Muhammad Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut penolakan uang oleh Ganjar lantaran nilainya terlalu kecil. Awalnya Ganjar diberi uang oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong senilai USD 150 ribu.

Penolakan oleh Ganjar, kata Nazar lantaran Ganjar Pranowo merasa dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu. Ganjar minta jatah bancakan tesebut sama dengan pimpinan DPR lainnya.

"Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (USD)," kata Nazar di hadapan Majelis Hakim Tipikor beberapa waktu lalu.

http://news.liputan6.com/read/301150...di-kasus-e-ktp