SEKITAR pukul 8 malam tanggal 17 September 2018, sebuah pesan via WA masuk ke ponsel saya dari wartawan media online . Jurnalis tersebut meminta tanggapan Kementerian Keuangan atas pernyataan menghebohkan dari Ratna Sarumpaet (RS).

Ratna Sarumpaet menyatakan ada pelanggaran kekuasaan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan melakukan pemblokiran dana swadaya Papua.
Wah ada apa ini? Disebutkan oleh RS bahwa telah datang seorang bernama Ruben PS Marey mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC). Ruben menjelaskan bahwa dia menerima dana dari para donatur untuk membangun Papua sejumlah total Rp 23,9 triliun.
Dana tersebut ditransfer dari World Bank dan tersimpan dalam rekening pribadinya sejak 2016. Ruben menyatakan, tiba-tiba dana di rekeningnya tersebut hilang dan menuduh Menteri Keuangan melakukan pemblokiran sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank nasional di Indonesia.

Kesimpulan ini diperoleh Ratna dari pengaduan seorang nasabah Ruben Marey.

Setelah berkoordinasi dengan kolega di Kementerian Keuangan, saya memberikan jawaban yang soft karena tidak ingin menguras energi untuk sebuah pernyataan yang menggelikan dari RS.

Saya jawab bahwa Kementerian Keuangan hanya mengatur kebijakan pengaturan rekening milik Kementerian/Lembaga negara, mulai pemberian izin pembukaan rekening sampai menutup atau memblokir rekening.

Namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk rekening atas nama pribadi/perorangan yang tidak berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN.

Ternyata setelah diberi tanggapan tersebut, selama dua hari setelahnya media online tetap membahas pemblokiran tersebut. Saya lalu berkoordinasi dengan pihak World Bank.
Ketika ada media lain yang menanyakan, selain jawaban sama seperti di atas, saya tambahkan juga keterangan bahwa kami juga sudah bertanya kepada pihak World Bank dan mereka tidak berhubungan dengan rekening perseorangan/pribadi.

Tanpa dinyana, pernyataan tersebut dibantah oleh RS. Dia mengaku punya bukti dan telah mengonfirmasi ke pihak World Bank.

Menurutnya, World Bank mengaku tak pernah mendapat telepon dari Kemenkeu. Yang lebih berani lagi, dia menyatakan sudah bicara dengan direktur World Bank yang menggantikan Ibu Sri Mulyani.

Sangat menggelikan juga ketika RS menyatakan kepada wartawan bahwa pengganti Sri Mulyani adalah orang Indonesia. Padahal pengganti Sri Mulyani Indrawati di Bank Dunia adalah bukan orang Indonesia.

Ini sudah tidak masuk akal apabila diteruskan. Akhirnya saya minta pihak World Bank untuk memberikan pernyataan untuk menyanggah RS. Pihak World Bank pun menyetujuinya dan dimuat oleh beberapa media online .
Media mencatat seperti ini: terkait dengan tuduhan yang keliru baru-baru ini bahwa Bank Dunia terlibat transaksi keuangan dengan pihak perorangan di Indonesia, dengan ini Bank Dunia kantor Jakarta memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Tanpa saya duga, RS kembali berkilah dirinya tak pernah mengatakan bahwa Rp 23 triliun itu merupakan uang dari World Bank. Dia menjelaskan, World Bank hanyalah pihak yang dilapori Bank Indonesia.

Secara mengejutkan, RS menyatakan uang Rp 23 triliun itu berasal dari tujuh keturunan raja-raja di Nusantara. "Ada tujuh orang yang melapor sama saya. Tujuh orang ini adalah keturunan raja-raja Nusantara," ujarnya.

Karena sudah tidak masuk akal, saya tidak lagi memperhatikan pemberitaan tersebut.

Kepada wartawan yang masih bertanya kepada saya tentang pemblokiran rekening, saya jawab yang sama dengan sebelumnya dan ditambahkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan ngawur.

Tak lama, berita tentang hal tersebut berangsur hilang. Barangkali karena media sudah mulai menyadari keanehan RS dan juga ada unsur tertipu dari orang lain.

Saya jadi teringat ketika tahun lalu menerima surat dari seseorang kepada Menteri Keuangan dan mengaku memiliki uang triliunan warisan dari kakeknya yang diterima dari Presiden Soekarno.

Orang tersebut mengaku mau dan mampu membayar utang pemerintah Indonesia, tentu saja dengan persyaratan tertentu yang menguntungkannya. Ini sama dengan kasus penipuan lainnya yang mengaku mempunyai emas atau harta karun dari zaman dahulu.

Sepertinya ini adalah tipu daya serupa. RS telah tertipu oleh orang yang melapor kepadanya.

Secara logika, tidak mungkin World Bank mengirim uang kepada perseorangan. Kementerian Keuangan juga tidak berhubungan dengan rekening pribadi dalam pengelolaan APBN.

Jadi berhati-hatilah terhadap tawaran serupa yang menggiurkan seperti ini. Modusnya adalah dengan akan memberikan sejumlah persentase dari uang yang tertulis dalam rekening atau dari harta karun yang tersimpan.

Namun sebelum dicairkan, mereka akan minta sejumlah uang untuk mengurus ke pihak terlibat seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, atau bank asing ternama.

Sepertinya RS terperdaya oleh komplotan penipu namun malu mengakuinya.

Sepekan setelah kehebohan berita tersebut, RS kembali mengguncang Indonesia, kali ini dia yang menjadi penipunya dengan pengakuan palsu telah dikeroyok sejumlah orang.



sumur