Beberapa hari lalu, beredar video berisi intimidasi sekelompok orang kepada perempuan berjilbab yang mengenakan baju #2019GantiPresiden. Dengan nada tinggi, mereka meminta si ibu mencopot pakaiannya. Malah ada seorang pengendara motor yang memberikan bajunya sendiri agar si ibu menuruti kemauan gerombolan.

Si ibu menolak. Tak mungkin dia mencopot pakaiannya di pinggir jalan. Dalam fragmen lain, kasus serupa juga dialami dua orang pengendara sepeda motor yang mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Mereka diminta melepas kaosnya di tengah jalan dengan disertai intimidasi. Meski akhirnya kaos mereka dikembalikan, namun kondisinya sudah rusak karena dirobek massa.

Persekusi itu terjadi di Surabaya, Minggu (26/8/2018) kemarin, dan sempat meramaikan lini masa media sosial. Pada hari yang sama, segerombolan orang yang menamai diri Koalisi Elemen Bela NKRI menolak Ahmad Dhani mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden. Dhani tak bisa keluar dari hotel tempatnya menginap. Acara pun akhirnya dibatalkan.

Kasus seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Salah satu yang paling mudah diingat terjadi di Jakarta, Minggu 29 April 2018 meski posisinya terbalik: yang mempersekusi adalah pendukung #2019GantiPresiden. Ketika itu Susi Ferawati, yang mengenakan pakaian bertuliskan "Dia Sibuk Kerja", diolok-olok. Susi disebut "begok", "cebong", hingga "nasi bungkus" di depan anaknya.

Kejadian yang sudah kesekian kali ini membuat banyak pihak mendesak polisi menindak tegas pelaku atau bahkan mencegah persekusi. Pelaku persekusi memang bisa dijadikan tersangka bila penyelidikan yang dilakukan polisi menemukan bukti yang cukup soal pelanggaran tindak pidana.


Bukan cuma polisi, Danhil merasa Presiden Joko Widodo juga harus bersikap tegas karena persekusi merupakan ancaman bagi demokrasi. "Presiden harus bersikap terang dan tegas," katanya.

Kepala Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia sepakat dengan pernyataan-pernyataan di atas, bahwa polisi harus bersikap tegas. Masalahnya cuma satu, katanya: kadang polisilah pelaku kekerasan itu sendiri.

"Apakah itu [kekerasan polisi] juga melanggar HAM? Tentu saja," katanya kepada Tirto.

Dalam catatan Kontras yang dirilis tengah tahun lalu, ada 60 kasus persekusi terjadi sepanjang Oktober 2016-Juni 2017. Kasus terbanyak terjadi di Jakarta dan Jawa Barat. Diduga, penanganan perkara persekusi yang setengah-setengah menjadi pemicu persekusi terus-menerus terjadi.


https://tirto.id/sikap-abai-polisi-t...demokrasi-cVN2


teringat kasus novel

berdoa semoga polisi menjadi alat negara bukan alat pemerintah