jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, tindakan aparat kepolisian melarang digelarnya deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Minggu (26/8), sudah sangat tepat dan proporsional.

Karena jika dibiarkan, potensi gesekan dan konflik fisik mudah tersulut. Apalagi gerakan menentang deklarasi itu kini mulai bermunculan.

"Jika gerakan yang pro dan anti #2019GantiPresiden bertemu, itu gesekan akan dengan mudah tersulut," ujar Ari kepada JPNN, Senin (27/8).

Alasan lain, pengajar di Universitas Indonesia ini juga menilai gerakan #2019GantiPresiden tidak ubahnya ingin membenturkan masyarakat di akar rumput. Karena itu, sangat tepat untuk dilarang.

"Dari kacamata semua aspek tinjauan yuridis, psikologis atau sosial, gerakan itu tidak ubahnya ingin membenturkan dua kelompok yang pro-kontra dalam satu lokasi. Polri sudah tepat membubarkan," ucapnya.

Pembimbing disertasi S3 di Universitas Padjajaran ini juga menyatakan, gerakan #2019GantiPresiden tidak murni gerakan yang lahir dari masyarakat. Patut diduga diinisiasi oleh petinggi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ini ranah politis yang sengaja digiring oleh elite-elite PKS, Gerindra dan PAN untuk mendegradasi Jokowi di masyarakat. Sayangnya, mereka melalaikan betapa mahal dampak perpecahan bangsa yang disebabkan oleh gerakan tersebut," katanya.

Ari kemudian mencontohkan, jika kelompok pendukung Jokowi melahirkan gerakan #2019ogahcaprespelanggarham, atau #2019tolakcawapreskardus, kubu pendukung Prabowo-Sandi diyakini juga tidak akan terima.

"Jadi, semua elite politik semestinya lebih mengedepankan NKRI yang utuh dan bersatu," pungkas Ari.(gir/jpnn)