Jakarta – Belum genap setahun menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sudah melangkah dengan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Program OK OCE (Satu Kecamatan, Satu Pusat Kewirausahaan) kembali jadi andalan. Meski begitu, OK OCE yang baru berumur 10 bulan ini urung jadikan warga Jakarta OKE.

Sandi, panggilan akrab Sandiaga Uni, selepas mendapatkan tiket sebagai cawapres Prabowo langsung melakukan kunjungan ke beberapa ormas maupun tokoh nasional. Salah satu program yang ia bawa adalah OK OCE. Program serupa seperti yang ia gunakan untuk melaju di kursi Wakil Gubernur DKI.

Program ini baru berumur 10 bulan. Belum genap satu tahun. Hingga kini, capaian program tersebut belum berdampak pada ekonomi warga Jakarta. Dengan kata lain, OK OCE urung jadikan warga Jakarta OKE.

Menurut Inas N. Zubir, anggota DPR Komisi VI, program khusus yang sejatinya untuk mendongkrak usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) warga Jakarta justru banyak laporan negatif. Bahkan, program ini mangkrak.

“Sandiaga Uno hanya betah 10 bulan berada di pemerintahan DKI Jaya sebagai wakil gubernur dengan meninggalkan program mangkrak yang digagas sendiri oleh Sandi sendiri,” ujarnya Sabtu (18/8).

Menurutnya, program OK OCE ini bukan program UMKM dan kewirausahaan seperti yang dijanjikan saat kampanye Pilkada DKI. Melainkan, hanya program pelatihan kewirausahaan, tanpa pinjaman dana rendah, seperti yang digambar-gemborkan saat kampanye.

Ia pun lantas menambahkan, bahkan, soal pelatihannya pun tidak pernah didengar. Program OK OCE sekadar mengumpulkan anggota melalui situs web saja.

“Program yang digagas tersebut dalam hitungan waktu kurang dari 10 bulan sudah mangkrak, bahkan tak sesuai janji,” imbuhnya.

Pertengahan Juli kemarin, DPRD DKI Jakarta juga mengkritik hubungan kerja antara Pemda DKI Jakarta dan Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO). Menurut Wakil Komisi C DPRD DKI Jhoni Simanjuntak, hubungan kerja tersebut rancu, merepotkan, dan membingungkan.

Hubungan kerja sama Pemda DKI dan Perkumpulan Gerakan OK OCE pun dianggap tanpa ada dasar nota kesepahaman atau (MoU). PGO ditunjuk langsung, tetapi bukti tertulis bahwa Pemprov DKI dan PGO memiliki kerja sama belum ada.

Lantas, persoalan anggaran pun juga dianggap Jhoni tidak praktis. Ini lantaran anggaran tersebut tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Jadi, kalau kami (DPRD DKI) mau bertanya berapa anggaran yang dibutuhkan untuk program OK OCE, harus hitung totalnya di berbagai SKPD,” ujar Jhoni, (17/7).

Menurut Jhoni, seharusnya Pemprov DKI menjadi ujung tombak program OK OCE. Bukan malah menjadikan PGO sebagai ujung tombak. Unsur pemerintah harus tetap menjadi pelaku utama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jakarta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Februari 2018 sebesar 5,34 persen. Angkatan kerja pada Februari 2018 berkurang sebanyak 0,60 persen jika dibandingkan dengan Februari 2017.

Penduduk DKI Jakarta pada Februari 2018 paling banyak bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil yaitu sebesar 24,04 persen (1.236 ribu orang). Pada Februari 2018, penduduk DKI Jakarta yang bekerja pada sektor informal meningkat sebesar 0,43 persen dibandingkan dengan Februari 2017.

Penyerapan tenaga kerja pada Februari 2018 didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMA sederajat, yaitu sebesar 42,60 persen (2.189 ribu orang). Pada Februari 2018, persentase perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal (1-34 jam per minggu) lebih besar dibandingkan persentase pekerja laki-laki.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2018 sebesar 3,57 persen. Gini Ratio DKI Jakarta pada Maret 2018 diperkirakan sebesar 0,394.

Sumber