- Kebijakan imigrasi di Eropa sangat kental dengan nuansa politik. Terutama sejak krisis pengungsi dan imigran memuncak pada 2015. Sekalipun beberapa negara mau menerima kehadiran mereka, ada isu sensitif yang kerap terlewatkan. Yakni, integrasi alias pembauran.

Akhir Januari Bruegel, lembaga think tank Belgia, merilis data terbaru tentang masalah-masalah imigran yang muncul di negara-negara Uni Eropa (UE).

’’Penyebab utama munculnya masalah-masalah itu absennya kebijakan-kebijakan yang koheren (berhubungan, Red) soal integrasi kaum pendatang dan penduduk asal.’’ Demikian bunyi kesimpulan Bruegel sebagaimana dilansir Bloomberg. Tahun lalu hanya Jerman, Austria, dan Swedia yang menerbitkan regulasi pembauran imigran dan penduduk asli.

Saat ini populasi negara-negara Eropa jalan di tempat. Di kawasan Eropa Timur, populasinya malah menyusut. Padahal, populasi merupakan faktor penting penyokong perekonomian. Menambah jumlah penduduk demi memperbesar angkatan kerja menjadi solusi yang tidak bisa ditawar.

Di sisi lain, mengandalkan pertambahan jumlah penduduk dari proses alami alias kelahiran tidak bisa diharapkan. Sebab, sangat kecil angka kelahiran di negara-negara Eropa.

Mau tidak mau, Eropa harus merangkul kaum pendatang. Yakni, pengungsi dan imigran. Terutama yang datang dari luar Eropa.

Dalam penelitiannya, Bruegel menemukan dua faktor penghalang utama yang membuat negara-negara di Benua Biru itu enggan atau bahkan tidak mau menerima imigran. Faktor pertama adalah persepsi.

’’Sebagian besar masyarakat Eropa menganggap para imigran mendapat fasilitas dan keuntungan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang seharusnya didapat,’’ terang seorang perwakilan Bruegel. Di antara 51 negara Eropa, hanya Swedia dan Estonia yang menolak anggapan tersebut.

https://m.jpnn.com/news/ini-penyebab...-benci-imigran