Fakta SP3, Kasus Habib Rizieq Ternyata Tak Berhenti Total
Sabtu, 5 Mei 2018 | 00:10 WIB

VIVA – Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang diterbitkan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat, atas kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila, dengan tersangka Rizieq Syihab alias Habib Rizieq, dipastikan tidak berhenti total dari sebuah proses hukum

Sebab, menurut  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Umar Surya Fana, penyidik bisa membuka lagi penyidikan kasus Habib Rizieq, jika di kemudian hari ditemukan alat bukti yang menguatkan untuk dibawa ke proses penuntutan di pengadilan.

"Jadi di dalam SP3 itu tidak mati, ada kalimat di bawahnya jika ditemukan alat bukti baru maka akan dibuka kembali. Jadi jangan dipikir SP3 itu tidak bisa dibuka kembali," kata Umar di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat 4 Mei 2018.

Umar memastikan, bahwa penyidik menerbitkan SP3 kasus Rizieq, karena penyidik kekurangan alat bukti. Sebab, video yang dilampirkan pelapor tidak utuh atau hanya sebagian.

"Kejadian ini kan tahun 2011 kemudian yang dibawa oleh pelapor pun adalah hasil download dari Youtube dan itu tidak lebih dari dua menit setengah. Kendalanya adalah kita butuh full. itu yang dibutuhkan," ujarnya.

Umar mengatakan, selain dengan alat bukti yang kuat, penyidik juga masih bisa membuka penyidikan kasus Rizieq ini, karena kasus itu dihentikan bukan diputuskan melalui praperadilan.

"SP3 harus lewat praperadilan adalah SP3 yang alasannya bukan tindak pidana. Tapi kalau alasannya kurang alat bukti sebenarnya sih cukup digelar. Kami berkoordinasi dengan pelapor juga apakah ada enggak kira-kira tambahan lain (bukti) yang bisa kita sebutkan," ucapnya.

Umar menuturkan, alat bukti yang dibutuhkan penyidik untuk membuka lagi proses penyidikan kasus Rizieq, tak harus datang dari Sukmawati Soekarnoputri, sebagai pelapor. Tapi, bisa dari siapa saja yang menyerahkannya ke polisi.

"Prosesnya entah siapa yang bisa berikan kepada kita. Nanti kepada Bareskrim. Bareskrim nanti mensupervisi kita di Polda Jabar. Nanti kita gelar buka," katanya.

Untuk diketahui, SP3 kasus Habib Rizieq sudah diterbitkan penyidik sejak awal Februari 2018.
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1033250-fakta-sp3-kasus-habib-rizieq-ternyata-tak-berhenti-total



Sumber: Tirto.id

Pengacara Rizieq Shihab Minta Kasus Chat Seks Juga Dapat SP3
04 Mei 2018, 19:53 WIB

Pimpinan FPI Rizieq Shihab bereaksi saat dicecar pertanyaan oleh awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2). Rizieq Shihab akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan makar yang menjerat Sri Bintang Pamungkas. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa hukum Rizieq Shihab, Eggi Sudjana berharap, kasus yang menimpa kliennya soal chat pornografi dengan Firza Husein juga bisa dihentikan, tidak hanya dugaan penodaan Pancasila. Kasus itu sampai saat ini masih ditangani Polda Metro Jaya.

"Kalau dari segi ilmu hukum logika berikutnya mestinya SP3 juga. Karena kan kekuatan dari SP3 atau dengan kata lain SP3 itu bisa lahir bisa terbit karena tidak ditemukan cukup bukti," kata Eggi saat dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Bukti, lanjut kuasa hukum Rizieq Shihab, mengacu pada KUHAP, antara lain yang disebut bukti adalah surat menyurat, dokumen, pengakuan terdakwa dan juga saksi dibagi dua, ahli dan saksi fakta atau keterangan ahli, keterangan fakta.

Menurut dia, dalam perspektif ilmu hukum, yang mengacu pada Polda Jawa Barat yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri itu sudah dinyatakan tidak ditemukan atau tidak cukup alat bukti untuk dijadikan tersangka, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Lalu, bagaimana yang Jakarta? Nah pertanyaan itu dengan sendirinya terjawab dengan ilmu hukum tadi. Artinya berkonsekuensi logis kepada yang di Jakarta harusnya juga SP3. Karena buktinya apa? Misalnya bukti chat seks yang dikemukakan waktu itu berasal dari anonimous," ujarnya.

Anonimous, kata dia, dalam pengertian subjek hukum artinya tidak diketahui, tidak punya nama, tidak punya identitas.

"Lalu pertanyaannya bagaimanakah memproses hukum yang tidak ada subjek hukumnya, kan tidak bisa dong, nah itu artinya tidak ditemukan bukti. Oleh karena itu, berkonsekuensi logis secara hukum harusnya dapat SP3 juga," sambung Eggi.

Tanpa harus diminta, lanjut Eggi, semestinya kasus chat seks Rizieq Shihab tersebut juga harus dihentikan menurut perintah KUHAP dan sesuai dengan logika hukumnya.

"Iya, itu logika hukumnya begitu. Karena menurut perintah KUHAP bagi polisi yang punya status sebagai penyidik juga sekaligus penyelidik menurut Pasal 1 ayat 1 tentang KUHAP itu sebagai penyidik atau penyelidik tugasnya adalah membuat terang benderang tindak pidana yang diperiksa itu dan kemudian menemukan tersangkanya, itu namanya penyidikan," jelas Eggi.

Polda Jawa Barat resmi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab soal dugaan penodaan Pancasila, pada saat ceramah disalah satu Masjid di Bandung, Jawa Barat. SP3 itu sudah dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat antara bulan Febuari-Maret 2018.
https://m.liputan6.com/news/read/350...juga-dapat-sp3