- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Masyarakat Antri Sembako, Jokowi Seharusnya Malu
TS
soekirmandia
Masyarakat Antri Sembako, Jokowi Seharusnya Malu
Masyarakat Antri Sembako, Jokowi Seharusnya Malu
04/05/2018
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden Jokowi seharusnya malu dengan masih membludaknya masyarakat miskin yang ikut antre sembako. Ini menunjukkan negara Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi dan jumlah penduduk miskin semakin banyak.
“Banyaknya kelompok masyarakat yang ikut antre mendapatkan pembagian dua liter beras dan beberapa mi instan seperti yang terjadi di Monas hari Sabtu lalu, menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat turun drastis.
Apalagi sampai ada anak masyarakat yang ikut antre meninggal dunia,” kata Ketua Umum Himpunan Masyarakat Profesional Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solidartitas Muslim Alumni (Solusi) UI, Sabrun Jamil, dalam keterangan tertulis.
Untuk menutup rasa bersalah dan berdosanya, menurut dia, sudah sepantasnya Presiden Jokowi mendatangi keluarga korban. Tujuannya memberi dukungan mental dan moral serta bantuan ekonomi, termasuk perlindungan hukum.
Sedangkan kepada aparat penegak hukum, Sabrun Jamil berpesan, tidak mengambil kesimpulan sendiri sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan medis. Apapun penyebab dari kematian tersebut bukan berdasarkan asumsi atau common sense.
“Jangan sampai karena ingin melindungi kelompok tertentu, menghalangi kebenaran dan membuat kesimpulan sendiri tanpa pemeriksaan medis. Padahal orang tua si anak sudah memberikan kesaksian bahwa anaknya meninggalkan akibat ikut antre bukan karena sakit,” ujarnya.
Sebaliknya, jika pihak panitia penyelenggaraan pembagian sembako lalai sehingga timbul korban nyawa, maka aparat penegak hukum harus segera memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pihak panitia. “Dari manapun ketua panitia itu berasal, hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan sebaliknya,” tegas Sabrun Jamil.
https://www.edunews.id/news/nasional...harusnya-malu/
Antri Sembako Membawa Maut
6 hours ago
Oleh: Dr Ilham Kadir MA, Pimpinan Baznas Enrekang, Wakil Ketua Alumni Beasiswa Baznas Pusat.
Kemiskinan masih dan akan terus jadi masalah besar umat Islam, tidak terkecuali masyarakat muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas. Betapa tidak, nyawa kaum lemah seakan seharga sembako lima puluh ribu rupiah.
Wartapilihan.com, Jakarta —Mahesa Janaedi dan Muhammad Rizky Saputra, dua anak tersebut meragang nyawa akibat terhinpit dan terinjak-injak massa yang antre untuk menukar kupon jadi sembako dan makan siang.
Konyolnya, acara bagi-bagi sembako itu tidak mendapat izin legal dari Pemprov DKI Jakarta. Awalnya, ini hanya acara Pesta Rakyat. Kemungkinan besar panitia penyelenggara menjadikan bagi-bagi sembako sebagai penarik massa. Terbukti, ribuan massa berdatangan ke Monas (28/4/2018) membawa kupon yang telah dibagikan panitia beberapa hari sebelumnya.
Para pemegang kupon tentu saja dari golongan fakir dan miskin. Kedua golongan ini yang paling mudah dikumpulkan dan terlalu murah nyawanya, serta sangat pendek cara pikirnya. Kita semua akan sulit mengerti, para pemegang kupon ini datang dari penjuru Jakarta yang tidak dekat dan cukup macet. Sampai di Monas, mereka harus antre tiga tahap, pertama barisan antrean mie instan, minyak goreng, dan makan siang.
Dengan pola seperti itu akhirnya membawa petaka. Golongan fakir miskin yang tidak mudah diatur, berpanas-panasan, saling dorong, saling injak, dan terjadilah apa yang telah terjadi. Tragedi Sembako!
Pelajaran dari Baznas
Merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2011, terkait pengelolaan zakat, maka dua dari delapan asnaf (golongan) berhak mendapat jatah zakat, infak, dan sedekah: fakir dan miskin. Undang-undang ini menjadi acuan pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga resmi negara, disebut Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Lembaga ini merupakan alat negara yang dibentuk untuk mempasilitasi umat Islam dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya.
Maka, di antara tugas dan fungsi utama Baznas adalah mengentaskan kemiskinan. Walaupun secara nasional ditargetkan minimal satu persen dari jumlah orang miskin menurut data BPS.
Baznas dalam menyalurkan bantuan bagi fakir dan miskin punya mekanisme tersendiri. Langkah pertama adalah bantuan dalam bentuk santuna tunai. Santunan bisa dalam bentuk uang tunai, sembako, pakaian, hingga tempat tinggal.
Bantuan dalam bentuk sembako, umumnya mereka yang tergolong fakir atau sudah tidak produktif lagi. Jadi mereka hanya mengharap uluran tangan sesama, di sini Baznas hadir memberi santunan sesuai kebutuhan secara kontinyu, tidak boleh terputus selama yang bersangkutan belum ada yang menjamin kebutuhannya.
Selanjutnya, bantuan bagi golongan miskin. Kita maknai miskin di sini adalah punya harta dan pekerjaan tapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, golongan miskin adalah masih mampu berkembang, mereka jadi miskin akibat dari kebijakan pemerintah yang salah urus negara. Karena masih bisa mandiri dan berkembang, maka bantuannya dalam bentuk pemberdayaan.
Mekanisme pengucuran bantuan pun dibuat sebaik mungkin, bermartabat, dan tentu saja jauh dari hiruk-pikuk yang berakibat kegaduhan hingga maut. Para pakir miskin terlebih dahulu didata, pendataan berbasis dari masjid. Para pengurus masjid yang menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), mendatangi satu-persatu jamaahnya yang tergolong fakir miskin, mengisi blangko, mengumpul KK dan KTP.
Selanjutnya data diserahkan ke UPZ Kecamatan untuk disahkan lalu dibawa ke Baznas Kabupaten.
Setelah data terkumpul, maka para pimpinan membentuk tim verifikasi, data-data yang masuk kembali dilakukan validasi oleh tim Baznas, setelah divalidasi, pimpinan Baznas melakukan rapat pleno terkait nama-nama yang akan mendapat bantuan baik santuna tunai maupun pemberdayaan.
Ketika dilakukan pembagian pun, kaum fakir miskin tidak harus dikumpulkan di tanah lapang. Melainkan pihak Baznas yang langsung datang ke rumah-rumah mereka membawa bantuan bagi yang berhak mendapatkan.
Mengumpulkan golongan miskin secara massal di tengah lapangan tanpa persiapan matang akan menjadi kuburan massal. Contoh ini terus berulang-ulang hampir tiap tahun, tetapi anehnya seakan tidak ada yang peduli.
Membantu orang miskin adalah perbuatan mulia, namun membantu dengan niat yang salah serta salah bantu akan mengakibatkan kesalahan fatal seperti yang terjadi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta di atas.
Yang tepat adalah, membantu orang miskin dengan cara bermartabat.
Mendatangi mereka sambil memberi sesuai kemampuan kita dan kebutuhanmereka. Karena itu, para dermawan seharusnya belajar dari Baznas atau menyerahkan bantuan ke Baznas nanti lembaga tersebut yang distribusikan. Jika budaya bagi-bagi sudah merujuk ke Baznas, maka orang-orang miskin akan merasa mulia dengan apa yang mereka dapat, sebab untuk dapat bantuan tidak harus berjuang dengan tetesan keringat bahkan darah.
Untuk para politisi, berhentilah mencelakai orang lain dengan modus sembako. Jika Anda benar-benar ikhlas, maka datangi orang miskin, salurkan bantuan. Atau berinfak lewat Baznas, kemudian didistribusikan sesuai aturan agama dan negara. Wallahu A’lam!
https://www.wartapilihan.com/antri-s...-membawa-maut/
Jokowi Perlu Rp 4.700 T Bangun Infrastruktur, dari Mana Dananya?
Jumat, 17 Nov 2017 14:15 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sejak awal mencanangkan pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia. Anggaran pembangunan infrastruktur dalam rencana panjang jangka menengah (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, alasan pembangunan infrastruktur yang menelan biaya ribuan triliun tersebut karena Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara maju, bahkan negara tetangga sekalipun.
"Salah satu keyakinan utama kita perlu membangun infrastruktur adalah infrastruktur index kita yang masih di bawah index rata-rata infrastruktur negara lain," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Pembangunan infrastruktur juga tak semata-mata untuk menaikkan peringkat index infrastruktur Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian, Robert bilang, rata-rata waktu tempuh perjalanan 100 km di Indonesia mencapai 2,6 jam. Hal ini jauh tertinggal dibanding negara seperti China dan Malaysia yang waktu tempuh untuk jarak yang sama tidak sampai setengah dari yang dimiliki Indonesia.
Bahkan, persentase angkutan kereta api di Indonesia juga sangat rendah atau tidak sampai 10% dari moda transportasi yang ada. Sementara negara lain, porsinya bisa sampai 25%. Hal ini menunjukkan mayoritas transportasi di Indonesia masih menggunakan kendaraan pribadi dibanding yang umum, sehingga menambah potensi kemacetan di jalan.
Kemacetan di jalan tadi kemudian berpotensi menambah biaya logistik di Indonesia, sehingga harga-harga barang pun bisa menjadi mahal. Harga barang yang mahal berpotensi menambah inflasi sehingga bisa mengancam pelemahan daya beli masyarakat.
"Yang paling konkrit adalah waktu tempuh 100 km di Indonesia itu 2,6 jam. Malaysia cuma 1,1 jam dan China 1,2 jam. Anda bisa lihat betapa borosnya kita. Kalau kita bergerak 1,5 jam lebih lama, berapa bensin yang Anda buang sehingga cost of logistic jadi mahal. Jalanan macet, menuju pelabuhan. Sehingga harga mahal, inflasi tinggi dan purchasing power jadi lemah," ungkapnya.
Butuh BUMN dan swasta
Terkait pembiayaaan infrastruktur, saat ini pemerintah memang berharap besar pada kerja sama dengan swasta. Saat ini ada 3 sumber yang diupayakan pemerintah, yakni pembiayaan APBN, penugasan kepada BUMN, dan juga bekerja sama dengan swasta.
Pembiayaan infrastruktur dari APBN sendiri juga terus meningkat sejak 2015. Rata-rata 18-19% atau sekitar Rp 400 triliun dari biaya APBN setiap tahunnya didedikasikan untuk anggaran infrastruktur, lewat alokasi yang dianggarkan ke Kementerian/Lembaga.
Pemerintah juga mengamanatkan pembangunan infrastruktur lewat alokasi dana transfer daerah, dana desa maupun dana alokasi khusus.
"Dalam ketentuannya, 25% dana alokasi khusus itu untuk spending infrastruktur. Dana desa juga untuk infrastruktur, di luar dari anggaran Rp 400 triliun untuk K/L," tutur Robert.
Setidaknya ada 41,3% porsi pembiayaan infrastruktur yang ditanggung oleh pemerintah lewat APBN, 22% BUMN dan sisanya lewat kerja sama dengan swasta. Robert bilang, kerja sama dengan swasta saat ini mulai terlihat menjanjikan seiring dengan sudah direalisasikannya 10 proyek infrastruktur kerja sama dengan swasta.
Tapi dia meyakinkan, pembiayaan lewat utang yang dilakukan pemerintah hingga saat ini terbilang aman. Pasalnya, rasio utang negara terhadap PDB tidak melebihi batas yang ditentukan oleh Undang-Undang atau lebih kecil dari 60%.
"Dengan mudah kita katakan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan membawa keuntungan yang banyak buat ekonomi kita. Sepanjang pembangunan kita juga akan menjaga rasio utang terhadap GDP kita yang sudah ditentukan Undang-Undang," pungkasnya.
https://finance.detik.com/infrastruk...i-mana-dananya
5 Megaproyek termahal di Asia, bisa habiskan uang hingga Rp2.000T
Sabtu, 20 Mei 2017 07:00
Hal tersebut memang sangat wajar, karena keberadaan proyek konstruksi dapat menggenjot perekonomian suatu negara. Pun di Indonesia.
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) juga tengah menggenjot berbagai proyek infrastruktur. Pemerintah membangun mulai dari bandara, pelabuhan, hingga bendungan.
Salah satu proyek yang akan berjalan ialah Bandara Kulon Progo. Bandara yang akan mengusung konsep airport city ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 7,5 triliun.
Di kawasan bandara ini nantinya akan ada mal, hotel, dan masih banyak lagi. Bandara Kulon Progo nanti sedikitnya bisa menampung 10 juta penumpang per tahun.
Dikutip dari Lamudi, Jumat (19/5), besarnya pembangunan di Indonesia ternyata belum masuk dalam 5 besar proyek termahal di Asia tahun ini. Berikut adalah 5 proyek konstruksi terbesar di Asia. Nilai proyek ini bahkan bisa mencapai Rp 160 triliun.
https://www.merdeka.com/uang/5-megaproyek-termahal-di-asia-bisa-habiskan-uang-hingga-rp-2000-t.html
Sri Mulyani: Pemerintah Butuh Lebih dari Rp5.400 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Selasa 19 Desember 2017 14:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam pemerintahan gencar membangun infrastruktur dan dilakukan dari pinggiran. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah.
Menurut Sri Mulyani, untuk melakukan pembangunan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang sebentar. Yang mana untuk membangun infrasturktur, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 5.400 triliun dalam periode lima tahun.
"Pemerintah butuh dana lebih dari Rp5.400 triliun untuk bangun infrastruktur," ujarnya dalam Konfrensi pers seminar "Managing Urbanisasi for Sustainable Citie" di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menurut Sri Mulyani, dengan dana sebesar itu akan sangat sulit jika pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menyiapkan instrumen-instrumen kebijakan untuk bisa menarik uang dari investor untuk membantu mendanai proyek infrastruktur di Indonesia.
"Kebutuhan dana Rp 5.400 triliun untuk infrastruktur tidak mungkin dibangun jika hanya pemerintah sendirian. Makanya kami (Kemenkeu) buat instrumen kebijakan supaya dengan USD1 yang dikeluarkan pemerintah, kami bisa menerima berapa banyak uang untuk danai infrastruktur," jelasnya.
Seperti dengan cara Public Private Partnership (PPP) yang sudah dilakukan pada beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Yang mana pada instrumen kali ini pemerintah daerah didorong untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
"Kita juga melihat peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Daerah memiliki kapasiti dari pendanaan maupun instrumen. Oleh karena itu kami fokus membangun pemerintah daerah untuk membuat APBD-nya lebih bagus. Dalam membangun infrastruktur melalui PPP," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan beberapa langkah agar beberapa proyek infrastruktur bisa dinikmati oleh masyarakat. Caranya, yakni dengan memberikan subsidi pada proyek-proyek infrastruktur transportasi seperti Ligh Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transportation (MRT).
"Agar biaya infrastruktur bisa terjangkau masyarakat dan kalau ada subsidi dia dapat efesiensi subsidi. Itu yang sedang kami lakukan dengan berbagai proyek terutama transportasi seperti LRT, MRT. Dan juga kerjasama dengan daerah mengenai manajemen persampahan," jelasnya.
https://economy.okezone.com/read/201...-infrastruktur
----------------------------------------
Rezim Jokowi yang baru 4 tahun berkuasa berupaya membuat proyek-proyek mercuasuar untuk membuktikan dirinya bahwa ada yang dipersembahkan untuk Republik ini, meski menurut analisa Bank Indonesia, proyek-proyek itu baru selesai hanya sekitar 2%-nya saja.
Tapi kebijakan menggelontorkan dana Negara ke infrastrukur secara gila-gilaan seperti (yang sebagian diambilkan dari APBN dan sebagian besar utang ke China), bukan tak berdampak buruk pada kesejahteraan rakyatnya. Semua barang-barang saat ini menjadi mahal, bahkan ada yang sulit menjangkaunya seperti sembakoamisalnya, sehingga ketika ada bagi-bagi sembako murah seperti di Monas itu atau ada bazar sembako murah, rakyat berebutan memperolehnya.
Lalu apa artinya membangun peroyek-proyek megah seperti jalan TOL ribuan kilometer, ratusan bandara baru dibangun atau ditingkatkan, pelabuhan untuk tol laut .... bila rakyat ternyata pada mederitaseperti kenyataan rebutan sembako itu? Emangnya perut rakyat itu bisa kenyang dengan dijajali proyel infrastruktur?
Bukan menolak pembangunan proyek infrastruktur semacam itu, tapi yang diharapkan rakyat itu adalah sikap proporsionil. Bila hanya mampu membangun 300 km jalan tol saja misalnya, kenapa harus memaksakan diri membangun ribuan km? Sehingga dana untuk membantu rakyat jadi terabaikan. Lalu dimana kehadiran negra bila kondisi rakyat hidupnya susah seperti saat ini? THINK!
04/05/2018
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden Jokowi seharusnya malu dengan masih membludaknya masyarakat miskin yang ikut antre sembako. Ini menunjukkan negara Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi dan jumlah penduduk miskin semakin banyak.
“Banyaknya kelompok masyarakat yang ikut antre mendapatkan pembagian dua liter beras dan beberapa mi instan seperti yang terjadi di Monas hari Sabtu lalu, menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat turun drastis.
Apalagi sampai ada anak masyarakat yang ikut antre meninggal dunia,” kata Ketua Umum Himpunan Masyarakat Profesional Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solidartitas Muslim Alumni (Solusi) UI, Sabrun Jamil, dalam keterangan tertulis.
Untuk menutup rasa bersalah dan berdosanya, menurut dia, sudah sepantasnya Presiden Jokowi mendatangi keluarga korban. Tujuannya memberi dukungan mental dan moral serta bantuan ekonomi, termasuk perlindungan hukum.
Sedangkan kepada aparat penegak hukum, Sabrun Jamil berpesan, tidak mengambil kesimpulan sendiri sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan medis. Apapun penyebab dari kematian tersebut bukan berdasarkan asumsi atau common sense.
“Jangan sampai karena ingin melindungi kelompok tertentu, menghalangi kebenaran dan membuat kesimpulan sendiri tanpa pemeriksaan medis. Padahal orang tua si anak sudah memberikan kesaksian bahwa anaknya meninggalkan akibat ikut antre bukan karena sakit,” ujarnya.
Sebaliknya, jika pihak panitia penyelenggaraan pembagian sembako lalai sehingga timbul korban nyawa, maka aparat penegak hukum harus segera memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pihak panitia. “Dari manapun ketua panitia itu berasal, hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan sebaliknya,” tegas Sabrun Jamil.
https://www.edunews.id/news/nasional...harusnya-malu/
Antri Sembako Membawa Maut
6 hours ago
Oleh: Dr Ilham Kadir MA, Pimpinan Baznas Enrekang, Wakil Ketua Alumni Beasiswa Baznas Pusat.
Kemiskinan masih dan akan terus jadi masalah besar umat Islam, tidak terkecuali masyarakat muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas. Betapa tidak, nyawa kaum lemah seakan seharga sembako lima puluh ribu rupiah.
Wartapilihan.com, Jakarta —Mahesa Janaedi dan Muhammad Rizky Saputra, dua anak tersebut meragang nyawa akibat terhinpit dan terinjak-injak massa yang antre untuk menukar kupon jadi sembako dan makan siang.
Konyolnya, acara bagi-bagi sembako itu tidak mendapat izin legal dari Pemprov DKI Jakarta. Awalnya, ini hanya acara Pesta Rakyat. Kemungkinan besar panitia penyelenggara menjadikan bagi-bagi sembako sebagai penarik massa. Terbukti, ribuan massa berdatangan ke Monas (28/4/2018) membawa kupon yang telah dibagikan panitia beberapa hari sebelumnya.
Para pemegang kupon tentu saja dari golongan fakir dan miskin. Kedua golongan ini yang paling mudah dikumpulkan dan terlalu murah nyawanya, serta sangat pendek cara pikirnya. Kita semua akan sulit mengerti, para pemegang kupon ini datang dari penjuru Jakarta yang tidak dekat dan cukup macet. Sampai di Monas, mereka harus antre tiga tahap, pertama barisan antrean mie instan, minyak goreng, dan makan siang.
Dengan pola seperti itu akhirnya membawa petaka. Golongan fakir miskin yang tidak mudah diatur, berpanas-panasan, saling dorong, saling injak, dan terjadilah apa yang telah terjadi. Tragedi Sembako!
Pelajaran dari Baznas
Merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2011, terkait pengelolaan zakat, maka dua dari delapan asnaf (golongan) berhak mendapat jatah zakat, infak, dan sedekah: fakir dan miskin. Undang-undang ini menjadi acuan pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga resmi negara, disebut Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Lembaga ini merupakan alat negara yang dibentuk untuk mempasilitasi umat Islam dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya.
Maka, di antara tugas dan fungsi utama Baznas adalah mengentaskan kemiskinan. Walaupun secara nasional ditargetkan minimal satu persen dari jumlah orang miskin menurut data BPS.
Baznas dalam menyalurkan bantuan bagi fakir dan miskin punya mekanisme tersendiri. Langkah pertama adalah bantuan dalam bentuk santuna tunai. Santunan bisa dalam bentuk uang tunai, sembako, pakaian, hingga tempat tinggal.
Bantuan dalam bentuk sembako, umumnya mereka yang tergolong fakir atau sudah tidak produktif lagi. Jadi mereka hanya mengharap uluran tangan sesama, di sini Baznas hadir memberi santunan sesuai kebutuhan secara kontinyu, tidak boleh terputus selama yang bersangkutan belum ada yang menjamin kebutuhannya.
Selanjutnya, bantuan bagi golongan miskin. Kita maknai miskin di sini adalah punya harta dan pekerjaan tapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, golongan miskin adalah masih mampu berkembang, mereka jadi miskin akibat dari kebijakan pemerintah yang salah urus negara. Karena masih bisa mandiri dan berkembang, maka bantuannya dalam bentuk pemberdayaan.
Mekanisme pengucuran bantuan pun dibuat sebaik mungkin, bermartabat, dan tentu saja jauh dari hiruk-pikuk yang berakibat kegaduhan hingga maut. Para pakir miskin terlebih dahulu didata, pendataan berbasis dari masjid. Para pengurus masjid yang menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), mendatangi satu-persatu jamaahnya yang tergolong fakir miskin, mengisi blangko, mengumpul KK dan KTP.
Selanjutnya data diserahkan ke UPZ Kecamatan untuk disahkan lalu dibawa ke Baznas Kabupaten.
Setelah data terkumpul, maka para pimpinan membentuk tim verifikasi, data-data yang masuk kembali dilakukan validasi oleh tim Baznas, setelah divalidasi, pimpinan Baznas melakukan rapat pleno terkait nama-nama yang akan mendapat bantuan baik santuna tunai maupun pemberdayaan.
Ketika dilakukan pembagian pun, kaum fakir miskin tidak harus dikumpulkan di tanah lapang. Melainkan pihak Baznas yang langsung datang ke rumah-rumah mereka membawa bantuan bagi yang berhak mendapatkan.
Mengumpulkan golongan miskin secara massal di tengah lapangan tanpa persiapan matang akan menjadi kuburan massal. Contoh ini terus berulang-ulang hampir tiap tahun, tetapi anehnya seakan tidak ada yang peduli.
Membantu orang miskin adalah perbuatan mulia, namun membantu dengan niat yang salah serta salah bantu akan mengakibatkan kesalahan fatal seperti yang terjadi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta di atas.
Yang tepat adalah, membantu orang miskin dengan cara bermartabat.
Mendatangi mereka sambil memberi sesuai kemampuan kita dan kebutuhanmereka. Karena itu, para dermawan seharusnya belajar dari Baznas atau menyerahkan bantuan ke Baznas nanti lembaga tersebut yang distribusikan. Jika budaya bagi-bagi sudah merujuk ke Baznas, maka orang-orang miskin akan merasa mulia dengan apa yang mereka dapat, sebab untuk dapat bantuan tidak harus berjuang dengan tetesan keringat bahkan darah.
Untuk para politisi, berhentilah mencelakai orang lain dengan modus sembako. Jika Anda benar-benar ikhlas, maka datangi orang miskin, salurkan bantuan. Atau berinfak lewat Baznas, kemudian didistribusikan sesuai aturan agama dan negara. Wallahu A’lam!
https://www.wartapilihan.com/antri-s...-membawa-maut/
Quote:
Jokowi Perlu Rp 4.700 T Bangun Infrastruktur, dari Mana Dananya?
Jumat, 17 Nov 2017 14:15 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sejak awal mencanangkan pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia. Anggaran pembangunan infrastruktur dalam rencana panjang jangka menengah (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, alasan pembangunan infrastruktur yang menelan biaya ribuan triliun tersebut karena Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara maju, bahkan negara tetangga sekalipun.
"Salah satu keyakinan utama kita perlu membangun infrastruktur adalah infrastruktur index kita yang masih di bawah index rata-rata infrastruktur negara lain," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Pembangunan infrastruktur juga tak semata-mata untuk menaikkan peringkat index infrastruktur Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian, Robert bilang, rata-rata waktu tempuh perjalanan 100 km di Indonesia mencapai 2,6 jam. Hal ini jauh tertinggal dibanding negara seperti China dan Malaysia yang waktu tempuh untuk jarak yang sama tidak sampai setengah dari yang dimiliki Indonesia.
Bahkan, persentase angkutan kereta api di Indonesia juga sangat rendah atau tidak sampai 10% dari moda transportasi yang ada. Sementara negara lain, porsinya bisa sampai 25%. Hal ini menunjukkan mayoritas transportasi di Indonesia masih menggunakan kendaraan pribadi dibanding yang umum, sehingga menambah potensi kemacetan di jalan.
Kemacetan di jalan tadi kemudian berpotensi menambah biaya logistik di Indonesia, sehingga harga-harga barang pun bisa menjadi mahal. Harga barang yang mahal berpotensi menambah inflasi sehingga bisa mengancam pelemahan daya beli masyarakat.
"Yang paling konkrit adalah waktu tempuh 100 km di Indonesia itu 2,6 jam. Malaysia cuma 1,1 jam dan China 1,2 jam. Anda bisa lihat betapa borosnya kita. Kalau kita bergerak 1,5 jam lebih lama, berapa bensin yang Anda buang sehingga cost of logistic jadi mahal. Jalanan macet, menuju pelabuhan. Sehingga harga mahal, inflasi tinggi dan purchasing power jadi lemah," ungkapnya.
Butuh BUMN dan swasta
Terkait pembiayaaan infrastruktur, saat ini pemerintah memang berharap besar pada kerja sama dengan swasta. Saat ini ada 3 sumber yang diupayakan pemerintah, yakni pembiayaan APBN, penugasan kepada BUMN, dan juga bekerja sama dengan swasta.
Pembiayaan infrastruktur dari APBN sendiri juga terus meningkat sejak 2015. Rata-rata 18-19% atau sekitar Rp 400 triliun dari biaya APBN setiap tahunnya didedikasikan untuk anggaran infrastruktur, lewat alokasi yang dianggarkan ke Kementerian/Lembaga.
Pemerintah juga mengamanatkan pembangunan infrastruktur lewat alokasi dana transfer daerah, dana desa maupun dana alokasi khusus.
"Dalam ketentuannya, 25% dana alokasi khusus itu untuk spending infrastruktur. Dana desa juga untuk infrastruktur, di luar dari anggaran Rp 400 triliun untuk K/L," tutur Robert.
Setidaknya ada 41,3% porsi pembiayaan infrastruktur yang ditanggung oleh pemerintah lewat APBN, 22% BUMN dan sisanya lewat kerja sama dengan swasta. Robert bilang, kerja sama dengan swasta saat ini mulai terlihat menjanjikan seiring dengan sudah direalisasikannya 10 proyek infrastruktur kerja sama dengan swasta.
Tapi dia meyakinkan, pembiayaan lewat utang yang dilakukan pemerintah hingga saat ini terbilang aman. Pasalnya, rasio utang negara terhadap PDB tidak melebihi batas yang ditentukan oleh Undang-Undang atau lebih kecil dari 60%.
"Dengan mudah kita katakan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan membawa keuntungan yang banyak buat ekonomi kita. Sepanjang pembangunan kita juga akan menjaga rasio utang terhadap GDP kita yang sudah ditentukan Undang-Undang," pungkasnya.
https://finance.detik.com/infrastruk...i-mana-dananya
5 Megaproyek termahal di Asia, bisa habiskan uang hingga Rp2.000T
Sabtu, 20 Mei 2017 07:00
Hal tersebut memang sangat wajar, karena keberadaan proyek konstruksi dapat menggenjot perekonomian suatu negara. Pun di Indonesia.
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) juga tengah menggenjot berbagai proyek infrastruktur. Pemerintah membangun mulai dari bandara, pelabuhan, hingga bendungan.
Salah satu proyek yang akan berjalan ialah Bandara Kulon Progo. Bandara yang akan mengusung konsep airport city ini akan menghabiskan dana sekitar Rp 7,5 triliun.
Di kawasan bandara ini nantinya akan ada mal, hotel, dan masih banyak lagi. Bandara Kulon Progo nanti sedikitnya bisa menampung 10 juta penumpang per tahun.
Dikutip dari Lamudi, Jumat (19/5), besarnya pembangunan di Indonesia ternyata belum masuk dalam 5 besar proyek termahal di Asia tahun ini. Berikut adalah 5 proyek konstruksi terbesar di Asia. Nilai proyek ini bahkan bisa mencapai Rp 160 triliun.
https://www.merdeka.com/uang/5-megaproyek-termahal-di-asia-bisa-habiskan-uang-hingga-rp-2000-t.html
Sri Mulyani: Pemerintah Butuh Lebih dari Rp5.400 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Selasa 19 Desember 2017 14:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone)JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam pemerintahan gencar membangun infrastruktur dan dilakukan dari pinggiran. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah.
Menurut Sri Mulyani, untuk melakukan pembangunan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang sebentar. Yang mana untuk membangun infrasturktur, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 5.400 triliun dalam periode lima tahun.
"Pemerintah butuh dana lebih dari Rp5.400 triliun untuk bangun infrastruktur," ujarnya dalam Konfrensi pers seminar "Managing Urbanisasi for Sustainable Citie" di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menurut Sri Mulyani, dengan dana sebesar itu akan sangat sulit jika pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menyiapkan instrumen-instrumen kebijakan untuk bisa menarik uang dari investor untuk membantu mendanai proyek infrastruktur di Indonesia.
"Kebutuhan dana Rp 5.400 triliun untuk infrastruktur tidak mungkin dibangun jika hanya pemerintah sendirian. Makanya kami (Kemenkeu) buat instrumen kebijakan supaya dengan USD1 yang dikeluarkan pemerintah, kami bisa menerima berapa banyak uang untuk danai infrastruktur," jelasnya.
Seperti dengan cara Public Private Partnership (PPP) yang sudah dilakukan pada beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Yang mana pada instrumen kali ini pemerintah daerah didorong untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
"Kita juga melihat peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Daerah memiliki kapasiti dari pendanaan maupun instrumen. Oleh karena itu kami fokus membangun pemerintah daerah untuk membuat APBD-nya lebih bagus. Dalam membangun infrastruktur melalui PPP," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan beberapa langkah agar beberapa proyek infrastruktur bisa dinikmati oleh masyarakat. Caranya, yakni dengan memberikan subsidi pada proyek-proyek infrastruktur transportasi seperti Ligh Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transportation (MRT).
"Agar biaya infrastruktur bisa terjangkau masyarakat dan kalau ada subsidi dia dapat efesiensi subsidi. Itu yang sedang kami lakukan dengan berbagai proyek terutama transportasi seperti LRT, MRT. Dan juga kerjasama dengan daerah mengenai manajemen persampahan," jelasnya.
https://economy.okezone.com/read/201...-infrastruktur
----------------------------------------
Rezim Jokowi yang baru 4 tahun berkuasa berupaya membuat proyek-proyek mercuasuar untuk membuktikan dirinya bahwa ada yang dipersembahkan untuk Republik ini, meski menurut analisa Bank Indonesia, proyek-proyek itu baru selesai hanya sekitar 2%-nya saja.
Tapi kebijakan menggelontorkan dana Negara ke infrastrukur secara gila-gilaan seperti (yang sebagian diambilkan dari APBN dan sebagian besar utang ke China), bukan tak berdampak buruk pada kesejahteraan rakyatnya. Semua barang-barang saat ini menjadi mahal, bahkan ada yang sulit menjangkaunya seperti sembakoamisalnya, sehingga ketika ada bagi-bagi sembako murah seperti di Monas itu atau ada bazar sembako murah, rakyat berebutan memperolehnya.
Lalu apa artinya membangun peroyek-proyek megah seperti jalan TOL ribuan kilometer, ratusan bandara baru dibangun atau ditingkatkan, pelabuhan untuk tol laut .... bila rakyat ternyata pada mederitaseperti kenyataan rebutan sembako itu? Emangnya perut rakyat itu bisa kenyang dengan dijajali proyel infrastruktur?
Bukan menolak pembangunan proyek infrastruktur semacam itu, tapi yang diharapkan rakyat itu adalah sikap proporsionil. Bila hanya mampu membangun 300 km jalan tol saja misalnya, kenapa harus memaksakan diri membangun ribuan km? Sehingga dana untuk membantu rakyat jadi terabaikan. Lalu dimana kehadiran negra bila kondisi rakyat hidupnya susah seperti saat ini? THINK!
0
2K
29
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan