- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Demo di Depan Kantor ORI; Anies Tidak Tegas, PKL Makin Beringas ?
TS
dionovirwan
Demo di Depan Kantor ORI; Anies Tidak Tegas, PKL Makin Beringas ?
Jakarta kota seribu PKL. Mungkin ucapan ini tepat menggambarkan kondisi pinggiran jalanan Jakarta yang dipenuhi PKL saat ini. PKL Jakarta tidak lagi takut akan digusur oleh petugas Satpol PP. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan pada saat pemerintahan Gubernur sebelumnya. Hal ini dilandasi dengan sikap “keberpihakan” Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies baswedan dan Sandiaga Uno terhadap PKL. Seolah menempatkan kepentingan PKL diatas segalanya, Anies menutup jalan Jati Baru Raya sebagai tempat berdagang PKL. Tindakan ini sudah menuai banyak protes, bahkan Anies sudah dijuluki oleh Masyarakat sebagai Gubernur PKL. Senada dengan itu, Ombudsman Jakarta Raya juga menurunkan rekomendasi untuk peninjauan kembali penataan PKL jalan Jati Baru Raya sepekan yang lalu. Anies, sebagai orang yang memegang kepentingan atas hal tersebut mengatakan akan melakukan evaluasi atas rekomendasi Ombudsman tersebut.
Sementara menunggu Anies menyikapi laporan Ombudsman, pedagang kaki lima Tanah Abang yang tergabung dalam Forum Pedagang Kreatif Lapangan Jati Baru berencana menggelar demo di depan gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kuningan, Jakarta Selatan pada siang ini pukul 13.00 wib. Hal ini dibenarkan oleh koordinator Aksi, Giswar Ranto Muda. Ia mengatakan ini adalah aksi damai yang telah mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya. Aksi protes dilakukan PKL dengan menggelar dagangan di depan kantor ORI (Kompas.com)
Seolah mendukung aksi yang dilakukan oleh PKL, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham “Lulung” Lunggana juga ikut melontarkan ujaran protes kepada Ombudsman. Lulung meminta Ombudsman perwakilan Jakarta Raya tidak masuk ke ranah politis saat membuat laporan soal Maladministrasi dalam penataan PKL tanah abang di jalan Jati Baru Raya. Ia menganggap Ombudsman hanya tajam dalam menanggapi masalah PKL jalan Jati Baru Raya, sedangkan masalah reklamasi maupun masalah penutupan jalan di depan Kedutaan Inggris tidak dipermasalahkan (Kompas.com).
Kisruh penataan PKL sudah seperti “Bom Waktu” yang dapat meledak kapan aja. Bukan Cuma atas dasar keberpihakan kepada rakyat kecil, penataan PKL di Jalan Jati baru Raya seolah mengandung unsur politik dan di-stir oleh kepentingan segelintir orang. Sebagai Gubernur Jakarta yang dibayang-bayangi oleh sanksi Nonaktif dari jabatannya jika tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman, Anies seharusnya bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah ini. Atau setidaknya memberikan arahan kepada PKL untuk sabar menunggu ia memikirkan solusi yang tepat. Jika Anies tetap tunduk terhadap PKL dan tidak bisa menertibkan mereka, bisa jadi inilah pertaruhan posisi Anies sebagai gubernur mengingat Ombudsman sudah mengeluarkan rekomendasi yang bisa membuat Anies dinonaktifkan dari jabatannya.
0
1.6K
15
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan