Jakarta - Polemik soal pernyataan politikus senior PAN Amien Rais yang menyebut 74% kepemilikan lahan di Indonesia dikuasai asing masih berlanjut. Sang anak pun, Hanafi Rais sepakat dan menyebut data tersebut merupakan data dari Bank Dunia pada 2015. Tak lama kemudian, pihak Bank Dunia membantah dengan menyatakan pihaknya tak pernah merilis data penguasaan lahan semacam itu.

Sebenarnya, bisakah asing menguasai lahan di Indonesia?

Pakar Properti Ali Tranghanada menjelaskan penguasaan lahan yang bisa dilakukan oleh asing hanya sebatas penguasaan Hak Guna Pakai (HGP).

"Sebenarnya, mereka menguasai lahan di di Indonesia itu hanya bisa menggunakan hak guna pakai dan hak guna usaha. Itu bisa juga tapi di properti itu baiknya hak pakai kalau kita lihat sebetulnya secara umum mungkin porsinya ada tapi kecil lah porsinya," kata dia kepada detikFinance, Rabu (28/3/2018).

Dia mencontohkan di kawasan Bali banyak orang asing yang memiliki properti, namun itu hanya hak guna pakai. Dikatakannya, warga negara asing yang menggunakan cara seperti kimpoi campur dan juga sistem sewa dengan orang lokal.

"Yang terjadi itu memang di Bali itu banyak yang properti pribumi udah beralih ke asing. Baik itu berupa nama kimpoi campur itu di Bali mungkin sudah 20%. Tapi tetep kalau kita lihat namanya lokal tapi di asing itu menguasainya dengan metode nama lewat kimpoi campur sebenarnya haknya nggak hilang juga (tetap hak guna pakai). kimpoi campur atau pinjam nama itu banyak yang kayak gitu.

Hal ini juga terjadi secara masif dalam dua tahun terakhir. "Nah dalam dua tahun terakhir ini banyak investor asing itu masuknya lewat Penanaman Modal Asing (PMA) melalui PMA dia bisa menguasai PT dengan total penguasaan 100%," kata dia.

Dalam mekanisme PMA kata Ali, investor asing akan menguasai 100% sistem bisnis yang dikelola di Indonesia. Namun tetap, lahan yang digunakan untuk usaha bukan hak milik namun hak guna pakai.

"Yang PT ada yang berkolaborasi dengan lokal, ada pula yang 100% asing. Itu nggak masalah tapi kan sekarang kalau properti melalui PMA bisa 100%. PMA itu sekarang boleh 100%, pengembangan properti di Indonesia 100% PMA boleh," tutur pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch..

Mengenai hal tersebut sebenarnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil sudah menjelaskan kondisi dan mekanisme pemakaian lahan untuk usaha bagi investor asing.

"Orang asing nggak boleh punya tanah di Indonesia," tegas dia saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Ia mencontohkan pada lahan sawit. Dia mengatakan meskipun banyak kebun sawit yang produksinya dikelola oleh asing, namun penguasaan lahannya tetap milik Indonesia 100%.

"(Penguasaan lahan) Indonesia semua. Cuma memang produksi sawit itu, besar produksinya yang dikelola asing," tegas dia.

Bahkan, sambung dia, sekitar 50% lahan sawit dikuasai oleh masyarakat. Sehingga ia berani menjamin tak ada penguasaan asing atas tanah di Indonesia.

Di sektor pariwisata, Sofyan menambahkan, memang ada pihak asing yang menguasai aset-aset properti seperti vila dan apartemen. Namun, Sofyan berani menjamin, tak ada satu cm pun tanah yang dimiliki asing. Karena, tanah-tanah yang digunakan untuk membangun vila hingga apartemen adalah 100% milik Indonesia baik secara perorangan maupun lembaga.

"Jadi kalau di Bali misalnya, mereka (asing) punya vila, mereka itu biasanya sewa dari masyarakat Bali. Tanah itu milik masyarakat bali. Dia (masyarakat bali) sewakan untuk 20-30 tahun. Setelah sewa habis itu jadi milik orang Bali lagi," tegasnya. (zlf/zlf)

https://finance.detik.com/properti/d-3942006/amien-rais-sebut-asing-kuasai-74-lahan-pakar-cuma-bisa-hak-pakai

BAPAK ANAK TKG NGIBUL GA TAU MALU.
KEBONGKAR BOROK PAN SI ZULKIFLI MAFIA HUTAN, HATARAJASA MAFIA PETRAL