JAKARTA, KOMPAS.com - Frase politik identitas kian akrab di telinga publik setelah Pilkada DKI 2017 selesai. Kini frase tersebut bak seperti bom yang siap meledak kapanpun.

Namun sebenarnya, politik identitas bukanlah suatu masalah. Sebab ditinjau dari aspek kebudayaan, semua orang punya dan butuh identitas.

Hanya saja, politik identitas bisa menjadi masalah tatkala dimanipulasi dan dieksploitasi sedemikan rupa secara berlebihan untuk kepentingan politik yang sempit.

"Ketika identitas yang tidak punya masalah itu dimanipulir, jadilah masalah," ujar Budayawan Radhar Panca Dahana dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Radhar menilai, politik identitas sengaja dimanipulasi dan dieskploitasi secara berlebihan karena tujuan dari politik di Indonesia hanya untuk merebut kekuasaan.

Padahal, kata dia, bila kembali melihat sejarah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau multikultural.

(Baca juga: Politik Identitas Dikhawatirkan Potensial di Pilgub Jabar 2018)

Hal ini terjadi karena Indonesia adalah bangsa bahari.

Sebagai bangsa bahari, komunitas yang tumbuh dan berkembang di setiap bandar pasti memiliki ciri multi kultural. Hubungan kultural antara satu suku dengan suku lainnya juga terjalin kuat.

Oleh karena itu, satu identitas memiliki keterkaitan dengan identitas lainnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas juga menilai politik identitas sama sekali bukanlah hal negatif.

Namun bila dimunculkan secara berlebihan dan bermuatan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan ( SARA) yang kuat, maka politik identitas bisa berbahaya.

Ia masih ingat betul politik identitas di Pilkada DKI yang bercampur dengan SARA. Dampaknya, keharmonisan sosial masyarakat yang multi kultural justri menjadi rusak.

(Baca juga: Bulan Ini, Kurikulum Ceramah Pilkada Damai Mulai Disebarkan)

"Mimbar-mimbar keagamaan akan menjadi panggung politik untuk kemudian mengkafirkan kelompok agama lain yang berbeda dalam pilhan politik," kata dia.

"Bahkan yang seiman sekalipun bisa dikafirkan hanya semata-mata berbeda pilihan politiknya. Itu sudah terjadi di DKI," kata dia.

PBNU berharap agar pengalaman di Pilkada DKI tidak terulang di Pilkada serentak 2018.

Bila hal itu kembali terjadi maka impilkasinya sangat besar bagi keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Pilkada serantak 2018 akan digelar di 171 daerah.

Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama-sama para pemuka agama sedang berupaya menyusun kurikulim ceramah untuk Pilkada damai.

Diharapkan, kurikulum itu bisa menjadi acuan para pemuka agama untuk ikut bersama-sama mengkampanyekan Pilkada yang damai tanpa isu SARA.


- Politik Identitas Dikhawatirkan Potensial di Pilgub Jabar 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Populi Center Usep S Ahyar menilai bahwa politik identitas potensial kembali digunakan calon di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. Apalagi sebelumnya, politik identitas juga dianggap manjur digunakan di Pilkada Jakarta lalu.

"Kita tahu Jabar, sebenarnya secara historis punya potensi politik identitas itu mengental. Islam garis keras banyak di Jabar, tumbuh subur di Jabar. Nuansa itu kita tahu dan rasakan," kata Usep dalam sebuah diskusi di D' Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2017).

Asep pun menerangkan pengalamannya ketika belajar di salah satu pondok pesantren di Jabar. Di sana, Islam dan Sunda adalah identitas yang selalu ditonjolkan.

"Islam dan Sunda bahkan disamakan, Islam adalah Sunda, Sunda adalah Islam. Identitasnya dibuat semakin menonjol. Maka potensi itu (politik identitas) sangat kental," kata dia.

Baca juga : PPP Resmi Dukung Ridwan Kamil pada Pilgub Jabar 2018

Bahkan, kata dia, indikator nyata bahwa politik identitas di Jabar potensial digunakan bisa dinilai dari banyaknya massa peserta demo yang berasal dari Jabar, ketika kasus penistaan agama di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Jabar dalam kasus penistaan agama di Jakarta itu menjadi pemasok massa paling banyak. Kita tahu ada yang jalan kaki dari daerah Ciamis, Priangan Timur. Itu menunjukkan politik identitas di Jabar sangat kental sekali," kata dia.

Lainnya, kata Asep, adalah banyaknya peraturan daerah (perda) syariah yang ada di sejumlah wilayah di Jabar. Misalnya di daerah Priangan Timur, Tasik, Garut, Ciamis dan Pangandaran.

"Di sana sangat kental namanya identitas," ungkap dia.

Baca juga : Menurut Ridwan Kamil, 70 Persen Warga Bandung Dukung Dirinya Maju Pilgub Jabar

Meski potensial, tapi menurut Asep apakah politik identitas akan kembali digunakan di Jabar sangat tergantung dari calon-calon kepala daerah dan wakilnya yang akan bertarung.

"Tergantung beberapa hal, tergantung calon atau kandidat yang akan maju, rivalitasnya antara siapa dan siapa. Di Jakarta terjadi karena rivalitasnya, identitasnya mudah dimainkan, lantaran berbeda antara satu dengan yang lain," kata dia.

"Yang satu Islam, yang satu ini non-muslim dan etnisnya berbeda. Dari sisi itu, sentimen suku dan agama dan lain-lain gampang dimainkan. Meski menurut saya di Jabar identitas adalah hal biasa," tutup dia.

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2018...ource=Facebook
http://nasional.kompas.com/read/2017...gub-jabar-2018