Seorang pemimpin masyarakat harusnya adalah mereka yang memiliki kepribadian baik, kapasitas kepemimpinan yang hebat dan integritas.

Dalam Pilkada kita memilih calon pemimpin yang demikian. Bukan yang hanya sekadar menawarkan janji dan ilusi saja.

Begitu juga dalam Pilkada Sumut tahun ini. Warga di wilayah itu diharapkan bisa memilih pemimpin yang baik dan memiliki visi untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu kita harus bisa memilih calon yang benar-benar bersih dan tidak pernah terlibat dalam bisnis yang haram sebelumnya. Karena apabila itu terjadi nanti, masyarakat yang akan dirugikan ke depannya.

Seperti dua tahun lalu, seorang pengusaha sarang walet yang juga terduga mafia tanah eks HGU PTPN-2, Anif Shah dan putranya, Musa Rajek Shah alias Ijek dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anif dan Ijek diperiksa terkait dugaan pemerasan pada Gubernur nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dan Sekda Hasban Ritonga di kasus Bansos Sumut, dan lahan eks sirkuit Ikatan Motor Indonesia (IMI) Medan di Jalan Pancing/Willem Iskandar. 

Selain diduga terlibat pemerasan pengamanan aksi massa di kasus Bansos Sumut yang menjerat Gubsu nonaktif, Anif Shah dan putranya, Ijek juga terlibat dalam kasus alih fungsi aset Pemko dan penggelapan pajak lahan Jalan Jawa Medan, dengan tersangka mantan Walikota Medan, Rahudman Harahap dan Abdillah AK MBA.

Anif Shah dan Ijek diduga menyuruh seseorang melaporkan Sekda Hasban Ritonga dalam kasus lahan eks IMI ke Kejaksaan Tinggi Sumut. Sementara ketika sidang berjalan dan akhirnya sampai pada jelang tuntutan, pelapor menarik laporannya di depan majelis hakim karena diduga telah menerima suap bersama-sama dengan Anif Shah dan Ijek hingga mencapai Rp 10 miliar dari Gubsu Gatot dan Sekda Hasban Ritonga.

Sebagai seorang mafia, kasus yang melibatkan keluarga Shah di Medan itu menggurita. Mulai lelang aset PTPN 2 tak sesuai dengan NJOP dan luas areal yang dilelang, kasus dugaan pemerasan Bansos Sumut, dan bahkan diduga memanfaatkan jabatan Ajib Shah sebagai Ketua DPRD Sumut untuk melakukan pemerasan pada Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Hal itu adalah fakta yang terjadi. Kita harus bisa melihat latar belakang seorang calon sebelumnya untuk menilai integritasnya.

Ini bukan kampanye hitam, melainkan hanya upaya mengingatkan publik agar paham dengan track record seorang calon. Semoga kita bisa memilih calon kepala daerah yang terbaik ke depannya.