Merubah nama jalan di kota besar ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan, wacana merubah nama jalan seperti saat ini di Jakarta memang menjadi kendala.



Seperti halnya ketika ingin mengubah Nama Jalan Buncit dan Mampang menjadi nama salah satu Jendral Besar AH.Nasution, usulan ini bukan dari masyarakat namun dimohon oleh Ikatan Keluarga Nasution ke Pemerintah Kota dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Tri Kurniadi. Permohonan ini kemudian diteruskan ke Anies-Sandi sebagai pemimpin Jakarta saat ini. Menanggapi hal itu Anies sempat mengatakan bahwa usulan itu penting dipertimbangkan, mengingat jasa Nasution kepada republik baik ketika sebagai TNI aktif atau setelah pensiun. Namun saat ini ternyata terkendala oleh para budayawan dan perkumpulan Betawi itu sendiri.

Menurut sejarawan nama Buncit (Bun Tjit) diambil dari nama seseorang keturunan China, nama kampung itu dulunya bernama Kampung Pulo Kalibata, nah di sudut kampung itu ada sebuah warung kepunyaan etnis tionghoa. Warung milik Bun Tjit itu kira-kira letaknya di perempatan Jalan Duren Tiga, perbatasan Jalan Mampang Prapatan dengan Jalan Warung Jati Barat (Warung Buncit). Warung itu menjual segala kebutuhan rumah tangga mulai dari pangan, minyak lampu, alat pertanian, hingga perkakas pertukangan. Dalam catatan sejarah, Buncit disebut menikah dengan seorang perempuan Betawi dan punya dua anak serta beberapa cucu.

Berjalannya waktu usaha warung Buncit menjadi berkembang pesat dan semakin lama orang menyebutnya Warung milik Buncit. Tanpa disadari perkembangan kampung semakin ramai seramai dan semaju warung itu, sehingga lama kelamaan orang lebih mengenal nama Warung Buncit dari pada nama asli kampung itu sebelumnya. Nama ini tetap harus dipertahankan karena jadi bukti bahwa pernah ada masanya ketika masyarakat Betawi begitu toleran. Karena di zaman Batavia memang Jakarta sudah multikultur.



Sementara Mampang, adalah pengingat bahwa daerah itu dulu adalah tempat yang teduh dan asri. Mampang adalah nama pohon yang dulu tumbuh subur di sana.

Walau seperti yang kita tahu Pergub Nomor 28 Tahun 2009 terkait pedoman penetapan nama jalan tidak mengatur pelibatan pihak-pihak yang dinilai dibutuhkan dalam penentuan nama jalan. Jadi kalau mau merubah nama jalan tergantung dari Gubernurnya, terlihat mudah memang kalau mengikuti aturan Pergub.



Namun ternyata sosialisasi di lapangan tak semudah itu, banyak faktor yang menjadi alasan selain itu berubahnya nama jalan otomatis berubah juga nama di KTP, SIM,STNK, BPKB dll. Kembali hal itu menyulitkan masyarakat seperti biasa ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan keluar biaya untuk pengurusannya, apalagi mereka yang sibuk bekerja harus menggunakan calo..

Bagaimana menurut kalian ?? Sebelum coment seruupuutt dolo gan ...



Referensi


http://m.republika.co.id/berita/nasi...nti-nama-jalan

:nyantai