Radarkontra – Merebaknya kasus permintaan mahar politik dengan alasan tidak kuat yang bernilai fantastis menjadi cermin bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia masih jauh dari kondisi sehat dan membangun. Terkuaknya “pemerasan” dari parpol Gerindra seperti diungkap oleh Bakal Calon Gubernur Jatim La Nyalla Mattalitti semakin menegaskan masih adanya praktek-praktek kotor tersebut.

Tentang uang mahar pilkada sebetulnya bukan hal asing di telinga kita. Alasan uang saksi Rp 200.000 per orang, 2 orang per TPS untuk mengawal suara kontestan dalam perhitungan hasil pemilu menjadi alasan utama. Uang saksi menjadi narasi money politic baru setelah La Nyalla menggelar konferensi pers terkait pencalonan dirinya yang batal dari Partai Gerindra di Pilgub Jawa Timur 2018.

Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum La Nyalla Mahmud Mattalitti, menduga oknum Partai Gerindra telah melakukan pemerasan. Bentuk pemerasan tersebut berupa permintaan dana Rp 40 Miliar oleh Partai Gerindra.

Permintaan itu, saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Hambalang, Sabtu (9/12/2017).

Namun, La Nyalla belum memenuhi permintaan uang itu. “Kalau itu keputusan partai mengapa di Hambalang? Seharusnya diputuskan di DPP Gerindra dan merujuk kepada keputusan tertulis,” tutur Faisal, kepada wartawan, Jumat (12/1/2018).

Kisruh dugaan politik uang ini muncul menjelang kampanye pilkada serentak dimulai. Saat ini para kandidat kepala daerah baru saja menyelesaikan tes kesehatan. Isu ini muncul tak lama setelah Polri membentuk Satgas Anti-Politik Uang untuk mencegah terjadinya cara-cara kotor selama proses pilkada berjalan.

Di suatu kesempatan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, membantah pengakuan mantan Ketua Umum PSSI itu. Fadli menegaskan, Prabowo tidak pernah meminta uang Rp 40 Miliar kepada La Nyalla. Fadli meyakini, Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra.

Menurut dia, itu sebagai hal wajar sebab di setiap pilkada membutuhkan logistik untuk mengerakkan mesin partai.

Namun, Faisal menegaskan, apabila permintaan uang Rp 40 Miliar itu untuk kepentingan partai, mengapa tidak membahas di kantor DPP Partai Gerindra. Justru, malah di kediaman Prabowo Subianto.

Selain itu, kata dia, kepemilikan uang sebesar Rp 40 Miliar, seharusnya juga diumumkan kepada semua calon yang akan diusung Partai Gerindra. Tidak hanya kepada La Nyalla saja.

“Harus diumumkan yang ikut Pilkada 2018. Kenapa di depan, tempat di Hambalang? Kalau itu keputusan resmi partai kenapa permufakatan di kediaman Prabowo. Itu indikasi kuat ada pemerasaan,” tambahnya.

Sebelumnya, La Nyalla tak jadi maju di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Ia mengatakan, sempat digadang-gadang akan maju dari Partai Gerindra. La Nyalla menerangkan, sempat mendapatkan surat mandat dari Prabowo 11 Desember lalu. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada Rabu (20/12/2017) malam.

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses oleh DPP Partai Gerindra. Karena itu, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan.

Salah satu kelengkapan pemenangan, ucap La Nyalla, ia sempat diminta uang sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terakhir juga beredar rekaman suara yang ditengari mirip suara Ketua DPD Gerindra Supriyatno yang meminta La Nyalla menyediakan uang Rp170 miliar atau minimal Rp150 miliar.

“Kalau di Jawa Timur gampang bos, sekarang tunjukkan saja uang cash 170 atau minimal 150 miliar ke Jakarta, saya akan antar ke Pak Prabowo. Kalau tidak ada ya susah bos,” ujar Supriyatno dalam salahsatu rekaman yang diterima redaksi.

La Nyalla dalam menanggapi permintaan Supriyatno tersebut mengaku lebih baik membangun masjid dan menyumbangkan uang ke anak yatim, dibanding harus setor ke DPD Gerindra Jatim.

“Kalau ada uang Rp170 miliar, dari pada kita beli rekom partai, mending kita bangun masjid yang bagus saja,” ujarnya

La Nyalla juga menyesalkan pernyataan atau permintaan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyatno yang meminta uang itu. La Nyalla menganggap, Ketua DPD Gerindra Jatim justru bertolak belakang dengan sikap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subiyanto.

“Saya masih ingat sekali, pak Prabowo pernah bilang, kalau ada kader yang punya potensi mau nyalon kepala daerah, Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya, yang penting calon tersebut diinginkan rakyat,” ujar La Nyalla.

“Jadi pak Prabowo seperti Iklan salah satu rokok yang punya tagline bukan basa-basi. Tapi nyatanya ya begitulah,” tandasnya.

Hingga saat ini pihak Gerindra tidak bereaksi keras terhadap segala manuver dari La Nyalla. Bahkan terkesan pihak Gerindra mencoba untuk meredam “kemarahan” La Nyalla. Wasekjen Gerindra Arief Poyuono hanya menyesalkan pernyataan La Nyalla. Bahkan mencoba membujuk La Nyalla untuk tidak keluar dari Partai Gerindra.

“Saya secara pribadi yang sudah menganggap Mas La Nyalla itu seperti kakak saya sendiri. Saya mohon agar jangan keluar dari Gerindra dan tetap berjuang bersama di Gerindra karena Pilgub Jatim bukan segalanya untuk bisa membawa Indonesia yang maju. Kita punya tujuan yang lebih besar untuk bangsa dan negara,” kata Arief, Jumat (12/1).

Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar ikut menambahkan info menarik dalam memanasnya isu mahar politik Gerindra tersebut. Kata Deddy, berkali-kali Prabowo bilang ke dirinya tak punya uang alias bokek.

Kemarin, sejumlah calon kepala daerah yang pernah bersinggungan dengan Gerindra ikut menanggapi tuduhan soal Prabowo ini. Nah, soal ini, Deddy Mizwar mengaku tak pernah dimintai mahar oleh Prabowo saat mengikuti penjaringan cagub Partai Gerindra untuk Pilgub Jawa Barat.

Dia bilang, Prabowo memang sempat menyinggung soal uang. “Pak Prabowo bilang, sudah nggak punya uang. Tapi nggak berani minta,” kata Deddy seperti dikutip dari rmol 13 Januari 2018, di Bandung, kemarin.

Deddy pun mengaku tak mengeluarkan uang sepeser pun saat menjalani proses penjaringan yang dilakukan Gerindra. “Seperak aja nggak ada.”

Deddy mengaku tidak tahu jika permintaan itu ditujukan pada yang lain. “Jadi mungkin mintanya sama orang lain, mungkin. Bukan (minta) ke saya,” ujarnya.

Deddy saat ini menjadi cawagub di Pilgub Jabar berpasangan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Keduanya diusung Partai Demokrat dan Golkar dan PPP. Sebelumnya, Jenderal Naga Bonar ini sempat digadang-gadang Gerindra dan PKS untuk menjadi cagub Jawa Barat bersama kader PKS, Ahmad Syaikhu. Saat itu, Deddy mengaku hanya diminta bergabung menjadi kader Partai Gerindra sebagai syarat pencalonannya.

https://radarkontra.com/bisnis-uang-partai-gerindra-deddy-mizwar-prabowo-lagi-bokek/