Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, pemindahan ibu kota Indonesia membutuhkan biaya Rp1 triliun.

Bambang mengatakan bahwa sudah membuat anggaran, dan diperirakan angkata mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Anggarannya sudah dibuat perkiraannya, pokoknya ada angkanya. Dan yang pasti nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun,” ucap Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Dalam pemindahan ibu kota nantinya, Bambang juga menyebutkan tidak akan terlalu bergantung pada APBN dengan cara melibatkan pihak swasta untuk pembiayaan tersebut.

“Kita juga sudah berinteraksi dengan beberapa pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika nantinya dilibatkan kerja sama pemerintah swasta,” ujar Bambang.

Seperti yang sudah diketahui, Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1/2018).

Untuk tahap awal, bambang mengatakan masih fokus untuk memilih lokasi ibu kota yang berada di tiga lokasi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Lokasi yang akan dipilih nantinya juga harus sudah bebas, artinya ketika akan digunakan tidak perlu adanya ganti rugi lahan. Dan juga tingkat risiko bencana dan juga ketersediaan infrastruktur.

“Indikatornya mengenai luas lahan yang tersedia, yang sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian dimensi kebencanaan seberapa tinggi risiko bencananya. Yang ketiga ketersediaan infrastruktur, ya, infra di sekitar wilayah tersebut.” Ucap Bambang.

Kini Bappenas menunggu arahan selanjutnya dari Presiden Joko Widodo terkait penyerahan kajian awal tentang pemindahan ibu kota, selain itu Bappenas juga tetap melakukan kajian lebih detail tentang wilayah ibu kota baru.

“Bapak Presiden nantinya yang akan memutuskan selanjutnya, kami akan tetap melakukan kajian lebih detail terkait kondisi tanah dan akses pembangunan,” ucap Bambang.

Untuk berapa lama waktu yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota, Bambang masih belum mengetahui secara rinci. Namun, menurutnya semua tergantung kecepatan dan komitmen pemerintah.

“Macam-macam, ada butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut,” ujar Bambang.