Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah
penduduk miskin di Indonesia per September
2017 sebanyak 26,58 juta orang atau sebesar
10,12% dari total populasi. Sedangkan pada
enam bulan sebelumnya yaitu per Maret 2017,
BPS mencatat ada 27,77 juta orang miskin atau
atau 10,64% dari total populasi Indonesia.

Artinya, ada 1,19 juta orang yang terangkat dari
garis kemiskinan sejak Maret 2017. “Ini juga
merupakan penurunan tertinggi selama 7 tahun
terakhir,” kata Kepala BPS Suhariyanto di
kantornya, Selasa (2/1).

Pria yang akrab disapa Kecuk ini menyatakan
ada tiga faktor yang menyebabkan penurunan
jumlah penduduk miskin pada periode tersebut.
Pertama, inflasi periode Maret-September 2017
hanya sebesar 1,45%.

Kecuk menilai pemerintah berhasil
mengendalikan gejolak harga komoditas pangan.
“Sehingga, laju kenaikan garis kemiskinan bisa
ditekan dan daya beli masyarakat bisa
terbantu,” ujarnya.

(Baca juga: Pemerintah Siapkan 281 Ribu Agen
untuk Bantuan Pangan Non-Tunai)

Kedua, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas), program Beras Sejahtera
(Rastra) bisa disalurkan kepada sekitar 30%
rumah tangga. "Salah satu faktor juga adalah
penyaluran kepada rumah tangga penerima
manfaat," ujar pria yang akrab dipanggil Kecuk.

Terakhir, pada periode yang sama, kenaikan
upah nominal harian buruh tani 1,5% dan buruh
bangunan 0,78%, serta peningkatan upah riil
buruh tani sebesar 1,05%, meski upah riil buruh
bangunan menurun 0,66%. "Banyak faktor yang
saling berkaitan untuk mengentaskan tingkat
kemiskinan di Indonesia," kata Kecuk.

Dilihat per daerah, BPS juga mengungkapkan,
prosentase penduduk miskin paling tinggi di
Maluku dan Papua, yakni 21,23% dengan jumlah
1,52 juta orang. Sementara yang paling kecil
prosentasenya ada di Pulau Kalimantan dengan
prosentase 6,18% atau 980 ribu penduduk.
Hanya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi
Hasbullah menjelaskan, pemerintah tidak boleh
mengabaikan penduduk miskin paling banyak di
Pulau Jawa yang mencapai 13,94 juta orang,
meski prosentasenya hanya sebesar 9,38%.
"Kalau ingin memperbaiki angka kemiskinan,
Maluku dan Papua diperbaiki dan Jawa juga jadi
fokus di lapisan bawah, terutama peningkatan
pendapatan petani dan buruh," tutur Sairi.

(Baca juga: SKB Empat Menteri Terbit, Rp 18 Triliun
Dikucurkan untuk Pekerja Desa)

Dari 34 provinsi, tercatat 18 provinsi berada di
bawah prosentase nasional 10,12% dengan DKI
Jakarta yang paling rendah sebesar 3,78%.
Sedangkan 14 provinsi masih di atasnya
termasuk dengan provinsi Papua masih memiliki
kemiskinan tertinggi dengan 27,76%. Namun,
secara keseluruhan, 26 provinsi mengalami
penurunan prosentase penduduk miskin.
BPS juga mencatat indeks kedalaman
kemiskinan dan indeks keparahan mengalami
penurunan, sejalan dengan berkurangnya
penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan
turun dari 1,83 pada Maret 2017 menjadi 1,79
pada September 2017. Sedangkan, indeks
keparahan kemiskinan pun turun dari 0,48
menjadi 0,46 pada periode yang sama.
Penghitungan penduduk miskin itu mengacu
kepada batas penghasilan per kapita per bulan.
Sejak September 2016, penghasilan penduduk
yang menjadi batas garis kemiskinan yakni Rp
361.990 per kapita per bulan.
Sebagai patokan untuk menilai tingkat
kemiskinan, BPS juga menilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan
dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket
komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili
oleh 52 jenis komoditi termamsuk padi-padian,
umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu.
Selain itu, untuk pengeluaran nonmakanan
dihitung kebutuhan minimum untuk
perumahan, sandang, pendidikan, dan
kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar
nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
https://m.katadata.co.id/berita/2018/01/02/penduduk-miskin-berkurang-119-juta-orang-terbanyak-dalam-7-tahun?_ga=2.227170013.1971727121.1514856973-248054568.1514429419