Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti besaran biaya perjalanan dinas Gubernur DKI Jakarta hingga pejabat Eselon II. Sebab, besaran biaya perjalanan dinas Gubernur DKI Jakarta hingga Eselon II lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional per orang per hari, yakni Rp 1,5 juta berbanding Rp 580.000.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati, mengungkapkan besaran biaya perjalanan dinas Rp 1,5 juta sudah berlaku sejak 2016 lalu. Dasar hukumnya berpijak pada Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016.

"Untuk angka Rp 1,5 juta ini sudah ditetapkan sejak bulan Mei 2016 ya," kata Tuty saat dimintai konfirmasi, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Tuty menjelaskan dalam menentukan besaran biaya perjalanan dinas aturan hukum yang dijadikan rujukan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. Namun, dia tak memaparkan perhitungannya seperti apa.

"Jadi, selain ditetapkan dengan ketetapan kepala daerah, aspek rasionalitas, aspek kewajaran, aspek kepatutan dan juga akuntabilitas dan transparansinya serta kemampuan daerah itu juga sudah disebutkan di dalam Permendagri itu," papar dia.

"Artinya tiap-tiap daerah oleh Permendagri ini (Nomor 52 Tahun 2015) diberikan ruang untuk kemudian berhitung dan merasionalkan belanjanya. Kemudian disesuaikan dengan berbagai aspek tadi, termasuk di dalamnya merasionalkan dengan berbagai kemampuan, kemampuan pendanaan di daerah masing-masing," terang dia.

Berdasarkan penelusuran biaya perjalanan dinas untuk PNS DKI Jakarta termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diubah melalui Kepgub DKI Jakarta Nomor 1005 Tahun 2017. Dalam Kepgub tersebut ditetapkan besaran biaya perjalanan dinas Gubernur dan Wagub DKI Jakarta selain wilayah Jawa Barat sebesar Rp 5 juta. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat sejumlah Rp 2,5 juta. (ara/ara)

https://finance.detik.com/berita-eko...ari-sejak-2016

puyeng dah...