KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

TRIBUNWOW.COM - Warganet dibuat 'gaduh' dengan kicauan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di media sosial, Minggu (19/11/2017).

Melalui akun twitter resminya, mantan politisi PKS itu menanggapi postingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal perkembangan penanganan kasus E-KTP yang dijalani Setya Novanto.

"Kalian menghilangkan jejak keterlibatan penguasa 2 periode (2004-2014). Kau tipu rakyat aku kejar kau sampai dapat...," begitu tulisnya.


#MerdekaBro!
✔ @Fahrihamzah
Kalian menghilangkan jejak keterlibatan penguasa 2 periode (2004-2014). Kau tipu rakyat aku kejar kau sampai dapat... https://twitter.com/kpk_ri/status/93...33080179589120 …
12:07 AM - Nov 19, 2017
150 150 Replies
383 383 Retweets
396 396 likes
Twitter Ads info and privacy


Kicauan Fahri Hamzah pun menimbulkan pro kontra di kalangan netizen.

Sejumlah netizen sepaham dengan kicauan tersebut.

Banyak pula yang menanyakan sosok penguasa dua periode yang dimaksudkan Fahri.

Mereka meminta Fahri untuk menyebut langsung nama dua sosok yang dimaksud kalau memang benar adanya.

@Konradusnedu Maksdnya apa Kakak
@Fahrihamzah ??? Bisa ramai ni...

@AizhaUthamy @Fahrihamzah Nyindir @SBYudhoyono ??

@sandal_jepit05 Bongkar bongkar cikeas

@Dakhnan Wah ini tuduhan yang sudah terang benderang. Pasti banyak uda @panca66 cs. gak terima dengan kicauan yang satu ini. Gelar tiker, siapin kacang, minumnya kopi aja.

@fernand82362413 Setuju pak... Itulah sebabnya @KPK_RI mati2an mengejar papa,karna rezim itu trlalu kuat,dan papa lah yg akan mengungakap peran besar rezim tsbt dlm persidangan.

@Eben83Eben Mention dong penguasa 2 periode itu...BERANI GA????kalo berani gw kirimin martabak spesial...

Sebelumnya Fahri Hamzah juga menyindir KPK soal urgensi mengusut kasus KTP elektronik.

Mengutip Tribunnews.com, Fahri masih mempertanyakan urgensi KPK mengusut kasus KTP elektronik, lantaran kerugian negara Rp 2,3 triliun belum jelas perhitungannya.

"KPK kan hebat itu menciptakan seolah-olah suasana gawat. Padahal, sampai sekarang penghitungan Rp 2,3 triliun dia enggak lakukan. BPKP secara resmi mengatakan enggak ada. Jadi, apa ini sebenarnya," ucapnya.

Menurut Fahri, masih ada kasus lain yang yang sudah jelas merugikan negara lebih besar.
(TribunWow.com/Wahid Nurdin)