Jakarta, Aktual.com – Pemerintah diminta jangan lagi berkilah dengan penurunan daya beli gara-gara perubahan konsumsi ke belanja online. Justru daya beli anjlok itu menjadi fakta dan pemerintah sendiri yang memicunya karena salah kebijakan.

Hal ini diakui oleh ekonom lembaga kajian ekonomi dan keunagan (INDEF) Ahmad Heri Firdaus. Menurut Heri, kesalahan kebijakan itu karena pemerintah mencabut subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu telah menjadi pukulan telak bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

“Jadi daya beli yang melambat itu paling dirasakan oleh 40 persen masyarakat kalangan terbawah, sehingga pemerintah harus paham masalah ekonomi yang tengah terjadi saat ini,” jelas Heri di Jakarta, Minggu (12/11).

Namun sayangnya, sudah membuat kebijakan salah, ternyata pemerintah juga masih belum mengakui pelemahan daya beli itu. “Pemerintah harus mau akui dan paham betul apa penyakit ekonomi kita. Sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran,” jelas dia.

Menurut dia, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 56 persen. Salah satunya di kuartal II 2017, pertumbuhan konsumsi hanya 4,93 persen atau jauh lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi di periode yang sama yakni 5,01 persen.

“Makanya, pemerintah jangan salah mendiagnosa, karena akan mengambil kebijakan tidak tepat sasaran. Harus paham betul masalah ekonomi sekarang. Sudah terlihat beberapa bulan lalu kalau pemerintah belum mau akui konsumsi kita melambat sekarang diakui juga,” tegas Heri.

http://www.aktual.com/pencabutan-subsidi-jadi-kebijakan-salah-indef-itu-sebabkan-daya-beli-anjlok/amp/

Awas lu ekonom ntar lu dituduh intoleran dan anti kebasukian