Tak Diakui Internasional, Bagaimana Nasib Kemerdekaan Catalonia?

Catalonia telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol, namun tidak ada pengakuan dari dunia internasional. Pemerintah pusat Spanyol malah memberlakukan kepemimpinan langsung terhadap Catalonia yang merupakan wilayah semi-otonomi itu.Bagaimana selanjutnya nasib deklarasi kemerdekaan Catalonia? Bisakah Catalonia menjadi negara merdeka?Seperti dilansir AFP, Sabtu (28/10/2017), deklarasi kemerdekaan yang diumumkan Catalonia merupakan deklarasi sepihak yang biasa disebut sebagai UDI. Istilah ini pertama muncul tahun 1965 ketika pemerintahan minoritas kulit putih di Rhodesia, Afrika mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak dari pemerintah kolonial Inggris.

UDI terjadi ketika sebuah negara baru yang berdiri di dalam negara yang sudah ada, mendeklarasikan kedaulatan dan kemerdekaan tanpa izin dari entitas, negara atau bangsa yang ditinggalkannya.
Apakah Catalonia memiliki hak untuk memerdekakan diri? Dituturkan konsultan hukum internasional yang berbasis di Brussels, Jean-Claude Piris, bahwa setiap entitas memiliki hak untuk itu. "Setiap entitas memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi untuk menjadi sebuah negara, tentu membutuhkan wilayah, populasi dan pemerintahan," sebut Piris yang juga juga mantan Direktur Layanan Hukum Uni Eropa selama 23 tahun ini."Tapi hal yang paling penting adalah pengakuan dari komunitas internasional," tegasnya.
Diketahui bahwa sejumlah negara, terutama sekutu-sekutu Spanyol di Eropa, kompak tidak mengakui kemerdekaan Catalonia. Mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Meksiko juga Indonesia kompak menganggap Catalonia sebagai bagian tak terpisahkan dari Spanyol. Piris sendiri menyebut mungkin hanya sedikit negara yang akan mengakui kemerdekaan Catalonia. "Oleh karenanya, itu akan tetap menjadi deklarasi kosong: Catalonia tidak akan terwakili dalam organisasi internasional, mereka tidak akan duduk di Uni Eropa, mereka tidak akan mampu melakukan apapun dan secara hukum, mereka tetap bagian dari Spanyol," jelasnya.
Apakah deklarasi kemerdekaan Catalonia secara sepihak ini dianggap legal? Piris menyebutnya sebagai pertanyaan rumit dan merujuk pada dua contoh kasus untuk menjawabnya. Kasus pertama adalah laporan opini pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) pada tahun 2010 soal deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Kasus kedua adalah opini Mahkamah Agung Kanada tahun 1998 soal Quebec yang pernah ingin memisahkan diri. Untuk kasus Kosovo yang kini berstatus 'negara yang diakui sebagian', ICJ menyimpulkan deklarasi kemerdekaannya tidak melanggar hukum internasional maupun resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun opini tertulis Spanyol saat itu menyebut deklarasi itu tidak sejalan dengan hukum internasional dan mengabaikan hak kedaulatan dan integritas wilayah Serbia.
Sedangkan untuk kasus Quebec, Mahkamah Agung Kanada menjabarkan bahwa orang-orang hanya memiliki hak untuk memisahkan diri ketika mereka menjadi korban kolonisasi, tertindas dan tereksploitasi, serta tidak mendapat akses terhadap pemerintah federal."Ini sungguh ditujukan bagi orang-orang tertindas yang tidak memiliki hak demokratis, yang diperlakukan buruk. Tapi tidak demikian untuk Catalonia, yang menikmati hak demokratis," sebut Piris, sembari menekankan bahwa Catalonia bertindak di luar kerangka konstitusi Spanyol."Saya tidak bisa membayangkan ada mahkamah internasional yang akan menyatakan hak untuk menentukan nasibnya sendiri berlaku bagi Catalonia. Sungguh tidak bisa dibayangkan," imbuhnya.
Tak Diakui Internasional, Bagaimana Nasib Kemerdekaan Catalonia?
https://m.detik.com/news/internasional/d-3703920/tak-diakui-internasional-bagaimana-nasib-kemerdekaan-catalonia

kalau kosovo diakui ya...anjing barat main dobel standar