Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, Anies-Sandiaga Uno tidak pakai kaca mata kuda menolak reklamasi Teluk Jakarta. Penolakan pada masa kampanye, menurut dia, disebabkan proyek itu melanggar aturan.

"Gini, waktu itu reklamasinya melanggar aturan. Kalau sekarang sudah diberesin, (bisa) didiskusikan lagi," kata politikus Gerindra itu di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Menurut Taufik, reklamasi bisa diakomodir dengan perubahan tata ruang di pulau-pulau yang ada. Sebab, pengaturan tata ruang dapat diubah berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif.

Taufik menjelaskan, dengan perubahan itu pulau-pulau reklamasi dapat lebih memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat.

"Misalnya dengan pengubahan fungsi, tadinya fungsi huni, jadi fungsi apa. Tadinya nelayan enggak terakomodir, misalkan akomodir nelayan," papar dia.

Namun, Taufik mengembalikan kewenangan tersebut kepada Anies-Sandi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Panjaitan telah mencabut moratorium reklamasi beberapa waktu lalu. Anies-Sandi dihadapi pada situasi sulit.

"Enggak segampang itu menyetujui, enggak segampang itu menolak, karena izinnya sudah diterbitkan. Ini problem sebenarnya, gampang itu kalau izinnya belum diterbitkan," jelas Taufik.


Jangan DIkomporin

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, terkait reklamasi di Teluk Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan tetap melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat, yakni menolaknya. Dia bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin berseberangan dengan keinginan masyarakat.

"Kita cari tentunya sebuah prosesi yang terbuka dan berkeadilan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Dia mengatakan, kebijakan yang akan diputuskan bersama Anies akan dipikirkan matang sehingga hasilnya tidak terburu-buru dan sesuai harapan.

"Jadi jangan terlalu dikompor-komporin. Jangan terlalu ariston (merek kompor) teman-teman dari media. Kita hadirkan untuk memastikan warga Jakarta yang adil dan makmur," papar Sandi.


http://news.liputan6.com/read/313413...?source=search


jadi bijimane neh ceritanya