Ini Alasan Din Syamsuddin Mau Jadi Utusan Khusus Presiden Jokowi
Oleh Tandaseru.id Terbit 23 Okt 2017 at 10:47pm

Tandaseru.id



JAKARTA (!) – Presiden Joko Widodo mengungkapkan Din Syamsuddin tidak langsung menerima tawarannya untuk diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu baru menerima tawaran Presiden itu dua pekan kemudian. “Meski awalnya beliau ragu, saya sampaikan ini untuk kepentingan negara dan bangsa,” ujar Jokowi usai menyerahkan Keppres pengangkatan Din Syamsuddin di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/10).

Presiden memberikan tugas kepada Prof. Din untuk mengembangkan dialog dan kerja sama antar agama, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan mempromosikan kebudayaan dan peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila.

Bentuk pengabdian

Din Syamsuddin mengungkapkan dia menerima penunjukan sebagai utusan khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurut Din, tugas tersebut merupakan sebuah perjuangan yang sesuai dengan konstitusi. “Saya berniat menjalankan ini sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara, mendukung pemerintah kita,” ungkapnya.

Dia juga meminta dukungan masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama menjalankan tugas tersebut. Sesuai arahan Presiden, Din akan memulai tugasnya dari dalam negeri, yakni memperkuat kerukunan antar umat beragama dan kelompok, untuk selanjutnya disebarkan ke seluruh dunia.

“Khususnya Islam yang dirindukan dunia, Islam dari Indonesia yang bertumpu pada wasatiyyah, pada jalan tengah, Islam yang Islam rahmatan lil alamin sangat ditunggu-tunggu,” ujar Din.

Dia mengatakan tugas barunya ini sebenarnya sudah dilakukannya selama ini, baik sebagai Presiden Asian Conference of Religions for Peace maupun sebagai co-Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Namun, dengan penugasan sebagai Utusan Khusus Presiden, Din merasa akan semakin kuat karena ada legalitas, formalitas untuk berbuat atas nama negara.