Jakarta, kini.co.id – Tampaknya apa yang dulu disampaikan dan dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno saat kampanye lalu mulai bergeser sedikti berbeda.

Hampir satu pekan menjabat gubernur, Anies sudah menghadapi banjir di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan. Bahkan Anies sendiri sudah meninjau turap tanggul yang jebol di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (20/10) lalu.

Akibat turap tanggul yang jebol sepanjang 6 meter tersebut sempat menyebabkan banjir di permukiman pada Kamis (19/10). Warga juga sempat mengungsi ke Masjid Al-Ridwan.

Dalam acara tea walk dengan seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta yang digelar di Gunung Mas, Puncak Bogor, Sabtu (21/10) kemarin, Anies mengatakan ada dua cara mengantisipasi banjir di Ibu Kota. Menurut Anies selain pengerukan, cara lainnya yaitu melebarkan sungai.

Karena pelebaran sungai harus dilakukan, efeknya akan ada rumah warga yang terkena penggusuran. Meski menurut Anies, tak semua warga akan dipindahkan dari rumahnya namun tetap saja pasti akan ada warga yang digusur. Intinya, pasti ada yang tergusur.

Ini menjadi persoalan baru bagi Anies mengingat waktu kampanye dia kerap mengkritik petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dia sebut kerap melakukan penggusuran.

Lalu ketika dia nanti akan melakukan penggusuran terhadap sebagian penduduk akibat pelebaran sungai tersebut, apakah Anies masih konsisten dengan janjinya tak melakukan penggusuran?

Hal yang sama dialami oleh Sandiaga Uno ketika berbicara tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Sewaktu dipimpin oleh Ahok-Djarot, masalah UMP kerap menjadi persoalan. Para buruh meminta agar UMP dinaikkan menjadi Rp 3,9 juta per bulan.

Sewaktu kampanye, Anies-Sandi banyak mendapat sokongan suara dari kaum buruh. Mereka pun menebar janji akan lebih memberikan kesejahteraan kepada buruh.

Ketika besaran UMP ini dimintakan kembali kepada pemimpin baru Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta justru menilai tingginya UMP bisa berakibat buruk bagi dunia usaha. Meski Sandiaga juga tak mau besaran UMP rendah karena sekarang biaya hidup semakin tinggi.

Sandiaga mengakui baru menerima laporan soal UMP di Ibu Kota. Laporan itu dia dapat tak hanya dari pihak Pemprov DKI Jakarta, ada juga dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Namun Sandi tak mau berkomentar soal permintaan kenaikan UMP menjadi Rp 3,9 juta per bulan.

“Saya mesti lihat dulu. Laporannya baru masuk. Jadi saya tidak mau berkomentar soal angka,” kata Sandi dilansir Antara. []




http://regional.kini.co.id/2017/10/2...usur-warga-dki