KUPANG, KOMPAS.com - Mantan Wakil Panglima Milisi (Pejuang) Pro-Indonesia di Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres meminta adanya kepastian hukum terhadap 403 orang yang masuk dalam daftar serious crime yang dikeluarkan oleh Serious Crime Unit (SCU) PBB.

Menurut Eurico, 403 orang itu, termasuk dirinya, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Mereka dituding terlibat pelanggaran HAM di Timtim.

"Kenapa hari ini kami ada di sini? Kok enak sekali Pak Wiranto, dengan saya bersama kawan-kawan lain masuk dalam daftar serious crime, tapi beliau jadi menteri, kok kami jadi gembel," ujar Eurico.

Hal itu disampaikan Eurico saat melakukan aksi unjuk rasa bersama ribuan eks-pejuang Timtim di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (25/9/2017).

Eurico mengatakan, pihaknya mendukung Wiranto menjadi menteri karena bekerja untuk negara dan bangsa. Namun, kata dia, Wiranto juga harus juga memperhatikan nasib para pejuang Timtim.

"Jangan lupa kami, bahwa di manapun kita selalu bersama-sama dan nama kita masuk dalam daftar serious crime."

"Pak Wiranto selalu mendampingi Presiden ke mana- mana, tapi kami tidak bisa ke mana-mana, sehingga sudah saatnya kami menyampaikan kepada pemerintah dan juga kepada Pak Wiranto, supaya nasib orang orang ini yang pernah Bapak tahu dan kenal, bisa diperhatikan," ucap Eurico.

Eurico menegaskan pihaknya tidak meminta untuk diperlakukan secara istimewa, tapi setidaknya harus juga ada kesadaran dari Pemerintah Pusat untuk memperhatikan para pejuang Timtim.

"Kami berjuang bukan mencari jabatan tapi kami ikhlas. Bagaimana mungkin Pak Wiranto bisa jadi menteri lalu kemudian nasib orang orang ini tidak pernah dibicarakan sama sekali," ujarnya.

Eurico berharap Pemerintah Pusat bisa mengagendakan waktu untuk bertemu dan berdialog dengan para mantan pejuang Timtim.