JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menilai, praktik pemberantasan korupsi melalui operasi tangkap tangan ( OTT) kerap menimbulkan kegaduhan.

Menurut dia, OTT tak mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Namun, Prasetyo tak menyebut penegak hukum yang dimaksudnya kerap melakukan OTT.

"Penindakan kasus korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan ingar-bingar namun IPK indonesia dalam beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan," tutur Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Ia mengatakan, seharusnya pemberantasan korupsi dilakukan melalui penegakan hukum yang berbasis pencegahan.

Oleh karena itu, Prasetyo menyarankan agar ke depan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan berbasis pencegahan seperti diterapkan Singapura dan Malaysia.

Menurut dia, melalui strategi pencegahan, kedua negara itu mampu meningkatkan IPK secara signifikan.

"Karena itu sudah saatnya kita menyimak praktik penegakan hukum di kedua negara tersebut yang dalam jangka panjang akan lebih efektif dilakukan melalui pencegahan. Meskipun penegakan hukum pencegahan tidak populer, dan tidak banyak dilihat dan jauh dari hiruk-pikuk," lanjut dia.

Selama ini, penegak hukum yang kerap melakukan operasi tangkap tangan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melalui operasi ini, KPK telah menjaring banyak pihak baik dari kalangan pejabat penyelenggara negara, penegak hukum, maupun pihak swasta.

Dalam satu bulan terakhir, KPK bahkan sangat gencar menggelar OTT.

Terakhir, dalam OTT di Bengkulu, KPK mengamankan dan menetapkan seorang hakim sebagai tersangka atas dugaan suap yang berkaitan dengan proses hukum sebuah kasus.

http://nasional.kompas.com/read/2017...ap-bikin-gaduh