KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin tidak terima jika arti kata ‘khilafah’ disalahartikan. Padahal menurutnya, khilafah memiliki arti yang positif.

Hal itu diungkapkan Din, dalam sebuah diskusi ‘Seminar Nasional Islam dan Demokrasi’, di Auditorium Gedung Bank Bukopin Pusat, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017).

“Khilafah itu ajaran Islam yang mulia. Setiap manusia menurut Alquran adalah khalifatullah fil’ardh, wakil Tuhan di muka bumi, harus menegakkan di muka bumi yaitu membangun bumi,” kata Din, Selasa ini.

Arti kata ‘khilafah’ ini bisa positif jika dipakai dalam kehidupan sosial dan agama. Namun, hal itu berbeda jika dipakai dalam ranah politik. Pasalnya negara Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang final, yakni Pancasila.

“Kalau khilafah dipakai politik, nah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dipakai lembaga politik. Saya saja nggak setuju. Apalagi kita sudah terikat dengan Pancasila, maka tidak ada dasar lain,” lanjutnya.

Jadi, lanjutnya, wajar jika pemerintah menindak tegas ormas yang anti Pancasila. Hanya Din tidak tahu secara pasti jika HTI telah dianggap mendirikan sistem khilafah dalam politik Indonesia.

“Saya tidak tahu tapi dianggap mereka mendirikan suatu sistem politik berbeda dengan negata Pancasila,” pungkasnya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sendiri telah dibubarkan pemerintah usai terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. HTI dianggap pemerintah karena anti-Pancasila dan berniat menegakkan khilafah di Indonesia.