Rezim Pemerintah Paksakan Presidential Threshold karena Jokowi Takut Hadapi Prabowo Lagi


WOWO DAN WIWI BERSALAMAN

RILIS.ID, Jakarta— Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Kamis (20/7/2017) hingga Jumat (21/7/2017) dini hari. Aksi walkout oleh empat fraksi yang tak menyetujui kesepakatan tersebut mewarnai paripurna.

Salah satu fraksi yang menolak presidential threshold adalah Gerindra. Bahkan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin paripurna ikut melakukan aksi walkout.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, Sidang Paripurna DPR yang akhirnya dipimpin Ketua DPR Setya Novanto itu tak lebih hanyalah aksi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya. Andre menuding rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menggunakan berbagai cara agar bisa berlanjut ke periode kedua.

"Apa yang tersaji dalam paripurna semalam itu bukti rezim pemerintahan Jokowi takut. Dari kekalahan Ahok di Pilkada DKI, rezim ini kemudian menggunakan berbagai cara agar syarat pencapresan 2019 dikuasai rezim Jokowi," kata Andre di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Andre menyatakan, kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 merupakan realitas politik yang bisa menjadi cerminan hasil Pilpres 2019. Andre pun menduga rezim pemerintah memaksakan kehendak dengan mengesahkan RUU Pemilu meski mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya menduga RUU Pemilu jadi alat untuk memastikan Pilpres 2019 hanya diikuti calon tunggal, agar Jokowi tidak bertemu atau head to head dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya sudah sangat jelas jika partai pemerintah panik," ujarnya.

Andre lalu menyinggung janji-janji yang pernah dilontarkan Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014 perihal upaya menumbuhkan demokrasi yang sehat. Kenyataannya, lanjut Andre, penegakan hukum yang harusnya menjadi ciri pemerintahan yang demokratis jauh panggang dari api.

Sebab, dalam prosesnya jadi condong ke penguasa. Sebagai contoh, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tak heran jika banyak pihak menyebut rezim sekarang menuju pemerintahan yang otoriter," tegas Andre.

sumber : http://rilis.id/politisi-gerindra-re...bowo-lagi.html