KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Isu reklamasi kembali mencuat setelah Menteri Luhut Binsar Panjaitan meminta Anies-Sandi tetap meneruskan proyek Teluk Jakarta tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang mengaku akan tetap melanjutkan reklamasi.

Padahal, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih yang baru akan dilantik pada Oktober 2017 mendatang itu menyatakan akan menghentikan reklamasi.

Menanggapi perbedaan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Anies-Sandi.

“Kita tunggu aja nanti gubernur baru, biar mereka yang memikirkan dan memutuskan. Biarkan ini jadi bagian dari hak mereka untuk mengambil kebijakan dan keputusan,” kata Fadli di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Fadli menilai, keberadaan reklamasi harus dikaji betul oleh gubernur dan wakil gubernur baru yang diusung partainya. Pasalnya, ia menilai harus ada titik pemberat yang harus ditimbang dalam reklamasi.

“Reklamasi bukan hal yang luar biasa ya. Bandara Cengkareng juga reklamasi, tapi siapa yang diuntungkan dari reklamasi itu? Harusnya reklamasi kan buat kepentingan umum, bukan orang per orang atau perusahaan tertentu,” tegas Fadli.

“Jadi itu bisa dikaji nanti. Yang jelas dalam reklamasi itu banyak yang dirugikan, nelayan dirugikan, ekosistem laut juga terganggu,” tandasnya.

Seperti diketahui, setelah sempat dipegang pemerintah, kini reklamasi sepenuhnya kembali ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat berkunjung ke kediaman Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno.

“Kondisi yang ada sekarang ini bahwa Pulau C dan D itu sudah jadi dan sertifikat HPL-nya ini atas nama Pemerintah DKI. Yang Pulau D itu ada sudah jadi,” ujar Saefullah, Sabtu (8/7/2017) lalu.