Lima Hari Sekolah, Tak Ada Lagi Murid Belajar di Madrasah Diniyah
Kamis, 15 Juni 2017 – 05:13 WIB


Siswa SDN 032 Tilil mengerjakan soal Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) mata pelajaran Bahasa Indonesia di Jalan Puyuh Dalam, Kota Bandung, Senin(25/5). Dalam US/M yang digelar secara serentak diujikan tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Ilustrasi : Amri Rachman/Jabar Ekspres

jpnn.com, BANGKALAN - Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Jawa Timur Hosyan Muhammad mengatakan kebijakan lima hari sekolah mengancam guru atau ustaz. Dia mengungkapkan, di Kota Salak ada sekitar 1.500 madrasah diniyah.

Dia mengingatkan pemerintah bahwa madin, TPQ, dan pesantren juga banyak melahirkan tokoh-tokoh besar.

”Pengetahuan umum siswa bisa didapatkan di sekolah. Di madin dan pesantren, akhlakul karimah yang diprioritaskan. Jangan singkirkan pendidikan seperti ini,” jelasnya.

Agus Wedi, pengelola madin di Sampang, tak setuju bila kebijakan tersebut diterapkan. Rencana itu akan mengganggu madin yang berdiri sebelum lembaga formal.

Madrasah merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya pendidikan di Indonesia.

Agus menjelaskan, saat ini ada beberapa sekolah formal yang menerapkan full day. Murid yang mengikuti lima hari sekolah tidak bisa lagi mengikuti pelajaran di madrasah.

”Kalau kebijakan itu diterapkan, madin tidak hanya gulung tikar. Tapi, napas dunia pendidikan akan semakin berkurang,” katanya.

”Dulu madin masuk pukul 12.00, kemudian diundur pukul 13.00 dan akhirnya mentok pukul 14.00. Kalau nanti sekolah formal sampai jam 16.00 jelas tidak ada waktu untuk siswa belajar di madin,” tuturnya.
http://www.jpnn.com/news/lima-hari-s...drasah-diniyah


Polemik 5 Hari Sekolah, Pengamat: Sepertinya Menteri Baru Kebijakan Baru
Kamis, 15 Juni 2017 – 04:11 WIB

Kontroversi kebijakan sekolah lima hari menambah panjang polemik yang muncul ketika seorang Mendikbud baru menjabat.

Anies Baswedan dan Mohammad Nuh, dua Mendikbud terakhir sebelum Muhadjir Effendy, juga memunculkan polemik dengan kebijakan baru yang mereka usung.

’’Sepertinya sudah sunnatullah menteri baru membawa kebijakan baru,’’ kata pengamat pendidikan Jejen Musfah di Jakarta, Rabu (14/6).

Perilaku ganti menteri ganti kebijakan itu didasari banyak faktor.

Di antaranya, seorang menteri merasa dituntut menghadirkan program yang inovatif, baru, serta kreatif.

Seolah-olah tidak bekerja seorang menteri yang hanya meneruskan program menteri sebelumnya tanpa program baru.

’’Menteri yang tidak membawa kebaruan, baik itu program atau kebijakan, dianggap tidak ada prestasinya,’’ katanya.

Padahal, menurut Jejen, untuk dunia pendidikan, kebijakan tidak bisa serta-merta seperti itu. Sebab, urusan pendidikan menyangkut sekitar 50 juta murid dan 3 juta guru
http://www.jpnn.com/news/polemik-5-h...kebijakan-baru


Jokowi Belum Perintahkan Menteri Muhadjir Cabut Kebijakan Sekolah Lima Hari
Kamis, 15 Juni 2017 – 03:18 WIB



jpnn.com, JAKARTA - Polemik sekolah lima hari yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjadi perhatian Presiden Jokowi Widodo.

Jokowi memanggil Muhadjir ke istana, Rabu (14/6). Dalam pertemuan itu, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi S.P., presiden meminta Mendikbud meng-hold kebijakan tersebut.

’’Belum ada perintah membatalkan. Tetapi, memang presiden meminta agar kebijakan ini di-hold (ditahan, Red) dulu,’’ kata Johan.

Mantan juru bicara KPK itu tidak mau menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan hold tersebut.

Namun, dari pembicaraan yang berkembang di istana, kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23/2017 itu diminta tidak diterapkan pada tahun pelajaran ini yang akan jatuh bulan depan.
http://www.jpnn.com/news/jokowi-belu...olah-lima-hari

-------------------------

Anak didik kok diperlakukan kayak bahan mentah industri saja, di olah semaunya sendiri!

: