http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ati.orang.kaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hadi M Djuraid mengatakan bahwa selama ini masyarakat mampu lebih banyak menikmati subsidi tarif listrik ketimbang masyarakat tidak mampu.

"Jadi mengherankan bila ada keluhan soal peningkatan tagihan listrik hingga 174 persen bagi pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA," kata Hadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/6/2017).

Hadi menyontohkan, rumah tangga mampu berdaya 900 VA dengan konsumsi listrik 140 kWh per bulan, tagihan bulanannya hanya berkisar Rp 84.000. Padahal seharusnya tarif yang dibayarkan sekitar Rp 189.000 per bulan sesuai tarif keekonomian.

"Artinya selama ini rumah tangga mampu berdaya 900 VA mendapat subsidi negara sekitar Rp 105.000 per bulan," kata Hadi.

Sementara, masyarakat tidak mampu dengan konsumsi listrik yang lebih rendah, yaitu 70 kWh per bulan, tagihan listriknya sekitar Rp 42.000 per bulan. "Jadi mereka hanya menerima subsidi sekitar Rp 52.000 per bulan," kata Hadi.

Untuk itu, sesuai dengan keputusan bersama pemerintah dan DPR, subsidi untuk lebih dari 19 juta pelanggan rumah tangga mampu dicabut secara bertahap terhitung mulai 1 Januari 2017 hingga 1 Mei 2017 lalu.

"Otomatis dengan itu rumah tangga mampu pelanggan 900 VA akan membayar tarif listrik sesuai tarif keekonomian atau tanpa subsidi," kata dia.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...riknya.dicabut




Konsumsi Listrik Per Kapita Indonesia Sepersepuluh Singapura dan Seperlima Malaysia



JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan energi nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata mencapai 8,4 persen setahun. Namun angka itu belum cukup mampu mendongkrak penggunaan listrik per kapita masyarakat Indonesia.

Saat ini penggunaan listrik per kapita Indonesia baru 910 kWh per kapita. Angka itu masih minim dibandingkan penggunaan listrik di beberapa negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

"Kalau melihat angka itu, ternyata listrik per kapita kita itu sepersepuluh Singapura, seperlima Malaysia, seperdua Thailand, unggul sedikit dari Filipina," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh dalam acara diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Menurut ia, jika Indonesia ingin setara dengan negara-negara dalam hal perkembangan ekonomi, mau tidak mau tingkat penggunaan listrik juga harus lebih besar dibandingkan saat ini.

Namun, ketersediaan energi listrik di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal kebutuhan listrik nasional mencapai 115 gigawatt pada 2025 mendatang.

Syamsir mengungkapkan salah satu potensi energi yang patut dimanfaatkan yakni energi panas bumi. Indonesia bisa mengembangkan energi panas bumi untuk meningkatkan energi listrik nasional.

"Indonesia adalah produsen panas bumi ketiga di dunia, 40 persen potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Itu artinya setara dengan 12 miliar barrel minyak besarnya 28,5 giga watt," kata dia.

Meski memiliki potensi besar di energi panas bumi, Indonesia baru memanfaatkan 4 persennya saja. Padahal ada 265 lokasi di Indonesia yang kaya akan energi panas bumi.

Pemerintah sudah memiliki target konsumsi listrik per kapita tiga tahun ke depan. Saat ini konsumsi listrik baru 910 kWh, sementara target pada 2019 mencapai 1.293 kWh.

Di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), DEN sudah memiliki rencana pengembangan energi panas bumi di antaranya yakni mempercepat lelang wilayah kerja daerah panas bumi dan mengalokasikan pembiayaan panas bumi melalaui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman kepada BUMN.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...rlima.malaysia







gak usah terlalu begitulah kalau membela rejim!
900watt itu memang cukup buat perabot apa?
kok bisa2nya dikatakan kaya!


lihat tuh konsumsi listrik malaysia
jadi definisi kayanya orang indonesia itu ibarat miskinnya warga malaysia atau singapura?
begitu ya