JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik wacana pelibatan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. Didi menilai keterlibatan Presiden bisa mengganggu proses demokrasi yang sehat dan independen di kampus.

"Apalagi (demokrasi) selama ini sudah berjalan dengan baik sehingga kerap kampus berperan menjadi lembaga yang kritis, yang ikut membantu publik dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro pada rakyat," kata Didi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (4/6/2017).

Andai dikhawatirkan ada rektor yang menyimpang dari tujuannya dengan membawa ajaran yang menyimpang dari Pancasila, tentu ada mekanisme lain untuk penanganannya. Sudah ada aturan hukum lain yang bisa menjerat sang rektor tanpa melibatkan Presiden terlalu jauh.

"Ada perangkat negara penegak hukum yang menjadi domainnya," ucap Didi.

Ia menambahkan, proses pemilihan rektor selama ini yang berlaku sudah cukup demokratis. Pemilihan rektor dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi memiliki 35 persen hak suara dan senat memiliki 65 persen hak suara.

Sebelumnya pun sudah melalui proses penyaringan yang ketat okeh panitia seleksi yang dibentuk Menristekdikti. Oleh karena itu, Didi meminta proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama ini untuk tidak perlu diganggu dan diintervensi.

"Wajar kalau publik kemudian curiga kenapa terkesan pemerintah sepertinya takut dikritisi, sampai-sampai Presiden harus repot dilibatkan lebih jauh. Apakah kampus-kampus yang kritis hendak dibuat jinak supaya tidak berani protes-protes lagi kepada pemerintah?" ucap Didi.

Didi menambahkan, masih banyak urusan-urusan lain dalam negara saat ini yang lebih perlu diperhatikan, misalnya kebutuhan pokok yang terus mencekik dan tarif listrik yang kian mahal. Padahal, sebentar lagi umat muslim akan merayakan Idul Fitri sehingga kebutuhan akan kebutuhan pokok meningkat.

"Negara hendaknya peka sehubungan hal-hal tersebut diatas. Itu lebih urgent dan prioritas hemat saya," ucap Didi.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah ingin Presiden terlibat dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri.

"Penentuan rektor akan diambil langsung oleh bapak Presiden, tidak boleh Menristek Dikti. Ini yang kami usulkan. Syukur bisa di Istana pelantikannya," kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Tjahjo mengatakan, salah satu alasan pelibatan Presiden karena perguruan tinggi berperan penting membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Surat terkait usulan tersebut sudah dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara Praktikno dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Menristek dan Dikti M Nasir.

"Supaya dalam upaya menentukan rektor yang sekian persen kewenangan Menristek Dikti itu hukumnya wajib konsultasi dengan Presiden," ucap politisi PDI-P ini.

Sumur: http://nasional.kompas.com/read/2017...eh.pemerintah.

10 tahun negara autopilot, radikal subur berdakwah brainwash generasi muda kita....demokrat.....demokrat....