HTI Tolak Sistem Demokrasi



WE Online, Cibinong - Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Konferensi Islam dan Peradaban yang dihadiri ribuan umat dari Bogor dan sekitarnya menolak sistem demokrasi.

"Konferensi Islam dan Peradaban yang digelar secara nasional pada 70 kota se-Indonesia itu merupakan jawaban HTI dalam menjawab sistem pemerintahan saat ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni khilafah," ujar anggota DPP HTI Iwan Januar, di Bogor, Selasa (27/5/2014).

Konferensi yang menghadirkan sejumlah tokoh intelektual, ulama, pengusaha, kaum muslimin, dan muslimat dari Kota dan Kabupaten Bogor itu juga dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya dan mantan penyanyi rock Hari Mukti yang kini menjadi pendakwah.

Menurut Iwan, Konferensi Islam dan Peradaban yang diselenggarakan HTI merupakan seruan dan upaya menyosialisasikan sistem khilafah kepada masyarakat untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk pemerintahan khilafah.

"Sistem demokrasi saat ini dipercayai sebagai sistem politik yang akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat," katanya.

Tetapi kenyataannya, bukan aspirasi rakyat yang mengemuka dari anggota parlemen yang notabene adalah wakil rakyat.

"Justru banyak sekali lahir peraturan perundangan yang merugikan rakyat, bukan memihak rakyat," ujarnya.

Selain itu, pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dalam sistem demokrasi juga diyakini akan bekerja demi kepentingan rakyat. Demikian pula sistem ekonomi kapitalisme liberal pun dipercaya akan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha.

"Atas nama demokrasi rakyat dipaksa untuk mengikuti semua peraturan perundang-udangan dan kebijakan politik penguasa, meski semua itu justru merugikan rakyat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Melalui proses politik demokrasi pula akhirnya lahir peraturan yang menguntungkan para pemilik modal. Pihak asing yang notabene penghisap kekayaan negeri lebih dihormati daripada rakyat sendiri.

"Alih-alih tercipta kesejahteraan bersama yang ada justru makin meningkatnya kesenjangan kelompok kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis liberal ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang," pungkasnya. (Ant)

http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...demokrasi.html

masih laku juga ya ... mereka itu? kok ngga malu diem di NKRI ?