KAGET rasanya, saat membaca artikel opini di sebuah media Hongkong South China Morning Post (SCMP) yang terbit kemarin, 2 Mei 2017, berjudul "Sorry President Widodo, GDP Rangkings are economists’ equivalent of fake news".

Opini ini dituliskan oleh Jake Van Der Kamp, seorang reporter-kolumnis keuangan berkewarganegaraan Hongkong, sejak 1978 menggeluti berita ekonomi dan bisnis, sempat pula menjadi analis keuangan swasta.

Awalnya kami sempat terganggu dengan judul yang sangat provokatif tersebut. Suatu reaksi wajar dari seorang warga negara yang mencintai Simbol Negaranya, melihatnya dipermalukan di depan mata publik Hongkong. Namun ketika membaca baik-baik artikel tersebut, mulai terlihat di mana sumber permasalahannya.

Jake Van Der Kamp sebenarnya meluruskan kesalahan penyebutan data rangking pertumbuhan ekonomi Indonesia di Dunia. Pada lawatannya di Hongkong, di suatu forum bisnis, Jokowi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang Ketiga Tertinggi di Dunia. Jake dalam tulisannya membantah pernyataan tersebut, membandingkannya dengan berbagai data yang dimilikinya.

Menurut Jake, di Asia saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen berada di rangking buncit dari 14 negara pemuncak. Kemudian bila diutak-atik pun, diantara 6 negara di dunia yang berpenduduk di atas 200 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di rangking bawah tengah. Kemudian bila jumlah penduduk dikurangi 100 juta lagi, rangking Indonesia tetap masih di posisi bawah tengah.

Karena Jake tidak menyebutkan, kami kemudian menjadi penasaran, bertanya-tanya sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati rangking ke-berapa di seluruh Dunia. Menurut data yang bersumber dari situs tradingeconomics.com, terdapat 37 negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Indonesia. Artinya, Indonesia berada di posisi ke-38, jauh sekali dari Tiga Besar. Dan yang sebenarnya menempati posisi Tiga Besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Dunia, menurut situs ini, adalah: Islandia (11,3 persen), Irak (11 persen), dan Ethiopia (9,6 persen).
Tapi tunggu dulu, tampaknya Jake luput membandingkan di antara negara-negara G20. Karena bila dibandingkan di antara negara-negara G20, 20 negara perekonomian terbesar, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia memang berada di posisi ke-3 setelah India (7,2 persen) dan Tiongkok (6,8 persen).

Di sini terlihat ada upaya penyamarataan situasi Indonesia, yang merupakan negara berkembang, dengan negara-negara G20 lainnya yang mayoritas merupakan negara maju. Jelas tidak bisa disamakan, karena perekonomian negara-negara maju anggota G20 tersebut saat ini sudah berada dalam kondisi steady; yang bermakna kalaupun bertumbuh, maksimal hanya akan di kisaran 3 persen.

Sayangnya Jake sudah menyebut kesalahan penyebutan data oleh Presiden Jokowi tersebut sebagai suatu fake news, atau istilahnya yang lebih beken: hoax. Miris memang, ini terjadi di tengah pemerintahan Jokowi yang sedang giat-giatnya memberikan "penyuluhan" memerangi berita hoax.
Tapi yang lebih krusial bahwa kesalahan penyebutan data ekonomi tersebut terjadi secara vulgar di muka publik, di muka para pengusaha Hongkong yang diharapkan mau berinvestasi ke Indonesia. Menjadi masalah bila akhirnya para calon investor tersebut menjadi urung datang ke Indonesia setelah disadarkan artikel Jake ini. Semoga tidak terjadi.

Bagaimanapun, kami berpandangan masalah ini bukan kesalahan Presiden Jokowi. Presiden adalah pemimpin politik negara yang memang tidak perlu lagi memverifikasi data yang dibisikkan kepadanya. Jelas Presiden tidak punya waktu. Lalu, apa gunanya para ahli ekonomi yang menjadi pembisik tersebut?

Presiden telah dijerumuskan oleh para pembisiknya, penasihatnya, ataupun para pembantunya (menteri) yang seharusnya melindungi Presiden dengan data-data yang akurat, demi kredibilitas Bangsa Indonesia di mata Dunia Internasional. Harus ada yang disalahkan atas dipermalukannya nama Indonesia di hadapan para pembaca.