Mengenal Perbedaan Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Daerah

Sering kita melihat ada suatu jalan yang dibiarkan terbengkalai, rusak parah tanpa ada tindakan dari Pemerintah Daerah yang berkuasa, walaupun sudah banyak aduan dari masyarakat sekitar… mansarpost yakin banget pasti brosist pernah mengalaminya, terutama bagi brosist sekalian yang tinggal di batas daerah, batas provinsi atau batas lainnya… Naaaahh kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi….?? Yuuukk kita bahas…


Kewenangan Jalan
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, pembagian kewenangan jalan dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

1. Jalan Nasional, gampangnya gini, jalan nasional itu adalah jalan yang menghubungkan provinsi (antar provinsi) pada suatu wilayah berada dibawah kewenangan Negara dalam hal ini kementerian PU dimana kalo di daerah dipegang oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT),, biasanya ada di tingkat Provinsi… Naaaahh mereka ini tugasnya ngurusin jalan nasional yang ada di daerah… Sumber dana proyek ya dari mereka,jadi ketika ada jalan nasional misal jalan pantura deh (menghubungkan Provinsi Jabar-Jateng-Jatim) rusak parah,, yang harus disalahin adalah negara,, bukan Pemda Jabar-Jateng-Jatim,, mereka sebetulnya bisa kalo mereka mau,, hanya saja bisa terbentur peraturan…

2. Jalan Provinsi, jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam sebuah provinsi, misal jalur Subang-Sumedang,, naaahh ini kewenangan Provinsi Jawa Barat,, jadi kalo rusak parah dibiarkan,, yang salah adalah Pemprov Jabar, bukan pemda Subang/Sumedang…

3. Jalan Kabupaten/Kota, jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa,, naaahh sudah semakin sempit niihh kewenangannya, pokoknya kalo jalan antar desa rusak, yang tanggung jawab adalah kabupaten/kota…

4. Jalan Desa, sebetulnya ini tambahan ya, jadi sekarang ini setiap desa punya anggaran sendiri, dan mereka bisa mengelola sendiri dana tersebut, salah satunya untuk pembuatan jalan desa (antar RW ya brati… 😀 )…

Naaaahh gimana brosist,, sudah jelas khan,, jadi nanti kalo ada jalan rusak, kita identifikasi dulu itu kewenangannya ada dimana,, biar nga salah dalam melakukan pengaduan…

sumber