Kamis, 16 March 2017 06:48 WIB Penulis: Golda Eksa

etua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (tengah) bersama Wakil Ketua Umum PP GP Ansor Moh Haerul Amri (kanan) dan Sekjen PP GP Ansor Abdul Rochman (kiri) saat mengunjungi Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/3). -- MI/Sumaryanto

PERKEMBANGAN kondisi kebangsaan saat ini dalam status mengkhawatirkan. Jika tidak ada tindakan dan upaya bersama untuk menyamakan visi kebangsaan, Indonesia akan menuju kehancuran, seperti peristiwa di Aleppo, Suriah.

“Sebagai anak bangsa jangan sampai kita mewarisi bangsa yang bobrok,” ujar Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Yaqut Cholil saat mengunjungi Kantor Media Group, Jakarta, kemarin.

Yaqut yang datang bersama Wakil Ketua Umum GP Ansor M Haerul Amri, Sekjen GP Ansor Abdul Rochman, dan anggota GP Anshor lainnya mengatakan Indonesia saat ini dilanda ‘norma’ baru dalam kehidupan beragama, yakni konflik.

Pemahaman itu berupa ajakan untuk menyempurnakan agama dengan melancarkan konflik.
Artinya, kalau orang itu tidak berkonflik, tidak dianggap beragamnya tuntas.

“Konflik seperti apa? Ya, misalnya menganggap semua yang tidak seperti dirinya maka itu belum selesai keislamannya. Ujungnya ialah mereka akan mengafirkan semua orang yang tidak sama dengan mereka.”
Padahal, Indonesia ialah negara yang terdiri atas berbagai macam agama dan bukan hanya Islam semata.

Oleh karena itu, sangat tidak elok jika ada anak bangsa yang tidak memeluk Islam lantas dianggap kafir, termasuk disebut sebagai musuh yang harus diperangi dan dihabisi.

Kondisi kebangsaan miris itu, diakui Yaqut, sudah berlangsung lama. Namun, situasi semakin memprihatinkan ketika berlangsungnya perhelatan pesta demokrasi pilkada, khususnya di Jakarta.

Momentum itu dimanfaatkan untuk memunculkan berbagai keyakinan demi mengejar politik kekuasaan.
“Mereka ini mengafirkan orang tujuannya cuma satu, yaitu merebut kekuasaan yang kebetulan menjadi agenda besar mereka. Mereka juga ingin mengubah NKRI ini menjadi negara Islam, khilafah,”katanya.

Upaya tersebut dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis. ­Sebagai contoh, insiden di Suriah atau konflik di wilayah Timur Tengah bermula dari propaganda serupa, yakni keingin­an mendirikan negara Islam di luar negara bangsa.

“Negara Islam itu tidak mengakui, menganggap ada batas-batas negara seperti sekarang. Nah, negara Islam Indonesia itu bagian dari sebuah negara Islam yang besar dan itulah cita-cita mereka,” imbuh Haerul Amri.
Guna mencegah berkembangnya norma baru itu, sebaiknya semua pihak, seperti tokoh bangsa dan pemangku kepentingan, bersedia turun tangan untuk mencari solusi terbaik.

“Semua harus bersepakat bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Islam dan bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Jadi, ketika Islam turun di Indonesia, ya harus menyesuaikan akulturasi dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia,” kata Haerul.

Harlah
GP Ansor akan menghelat acara hari lahir (harlah) ke-83 di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada 5 Mei mendatang.

Beberapa tokoh diundang termasuk Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketum PDIP Megawati Soekar­noputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Yaqut mengatakan semua pihak harus seirama menyatakan perasaan bahwa bangsa Indonesia ialah milik bersama.

Dengan demikian, tidak boleh pula ada kelompok atau golongan yang berusaha mengklaim sebagai pemilik tunggal bangsa ini.

“Jangan paksakan nilai-nilai Arab yang ada di Timur Tengah menjadi nilai-nilai Islam di Indonesia.Saya pikir ini harus menjadi kesadaran semua yang masih peduli dengan keturunan bangsa, tidak hanya diserahkan kepada NU dan Muhammadiyah.’’ (P-2)

http://mediaindonesia.com/news/read/96677/bangsa-indonesia-bukan-milik-kelompok-tertentu/2017-03-16#