Saya adalah Ketua Komite Nasional untuk acara besar selama 2014-2015 di Frankfurt, Leipzig, Bologna dan London itu. Maka jika ada yang perlu dilaporkan ke KPK, itu adalah saya, bukan Anies Baswedan," Goenawan menulis akun Facebook miliknya, Jumat (10/3) sekitar pukul 16.00 WIB. 

"Bukan karena saya mau pasang badan buat Anies, yang bukan pilihan saya untuk pilkada kali ini. Tapi karena tak adil bagi dia," Goenawan melanjutkan.

Pendiri majalah Tempo itu juga menjelaskan, keputusan Indonesia untuk bersedia diminta menjadi "negeri kehormatan" atau tamu kehormatan ditandatangani bukan oleh Anies Baswedan, melainkan oleh Menteri sebelumnya, Mohammad Nuh.

"Juga besarnya anggaran disiapkan dan diajukan di masa Moh. Nuh. Anies melanjutkan agenda ini, dan saya senang bekerja bersama dia: saya memimpin tim profesional, dia aparat Kementerian. Bahwa sampai ada orang melapor hal ini, tanpa menelaah kejadiannya lebih dulu, membuat saya sedih dengan pilkada ini. Siasat fitnah dan kabar bohong yang dulu diarahkan ke Capres Jokowi kini ditujukan ke Anies".

Hal yang dialami oleh Anies saat ini, menurut Goenawan, merupakan bagian dari praktik kebencian terkait Pilkada. Ia khawatir praktik kebencian yang terus berlanjut akan merusak proses demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Sandi yakin pasangannya tidak menyelewengkan dana. "Saya yakin mas Anies tidak bersalah. Dia (pernah jadi) ketua komite etik KPK," kata Sandi.

Sandi mendorong KPK menindaklanjuti laporan Andar Situmorang. Menurut Sandi, tindak lanjut sebaiknya dilakukan dengan cepat mumpung waktu pencoblosan masih lama, 19 April.

Proses hukum, kata sandi, bisa memperjelas status seorang yang masih diuga. Ia yakin dengan proses hukum di KPK akan membuktikan Anies bersih dari korupsi.

"Yang jelas dalam politik harus siap menghadapi hukum. Mungkin dipas-paskan waktunya, enggak boleh suudzon. Mungkin ini cara masyarakat memastikan pemimpinnya bersih," kata Sandi.