Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan, relokasi ke rumah susun untuk warga korban penggusuran bukan solusi. Pemindahan itu justru menimbulkan masalah baru bagi mereka.

"Yang lebih berat dari penggusuran adalah kehilangan pekerjaan, bukan soal kehilangan tempat untuk tidur," kata Sandyawan kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/3).

Selama ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memindahkan warga korban penggusuran ke rusun yang disediakan. Rusun tersebut berlokasi jauh dari lokasi semula. Padahal di lokasi semula itu kebanyakan warga bekerja.

Menurutnya, banyak warga yang dipindahkan ke rusun kemudian mengeluh. Bukan cuma soal susahnya mencari pekerjaan baru, namun juga mahalnya biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

Sandyawan mencatat, penghuni rusun harus mengeluarkan uang lebih setiap bulannya misalnya untuk membayar biaya sewa Rp300 ribu, listrik Rp100 ribu hingga Rp250 ribu, biaya air, gas, hingga biaya keamanan rusun.
Lihat juga:
Janji Manis Jokowi yang Hilang di Bukit Duri
"Kalau di sini harga kontrakan ada yang Rp450 ribu, itu pun dengan dengan pekerjaan," katanya.

Dalam survei yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tahun lalu, warga yang tinggal di rusun harus lebih banyak mengeluarkan uang.

Sebanyak 35 persen warga korban penggusuran yang tinggal di rusun mengalami peningkatan pengeluaran sewa hingga Rp100 ribu-Rp200 ribu, dan 42 persen sebesar Rp200 ribu-Rp300 ribu dan 18 persen mengaku membayar diatas Rp300 ribu per bulan.

Tingkat pengangguran juga meningkat sejak warga pindah ke rusun.

Sandyawan menegaskan, korban penggusuran bukan membutuhkan uang, tapi lebih membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan semula.

Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat kampung susun yang terintegrasi. Berbeda dengan rusun di mana warga harus menyewa, kampung susun itu sudah semestinya diberikan kepada warga.
Lihat juga:
'Warga Bukit Duri Punya Harga Diri Dibanding Pak Gubernur'
Berbeda dengan rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta namun warga harus menyewanya.

Sandyawan mempertanyakan fasilitas memadai yang selama ini diklaim diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Faktanya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang kembali ikut pilkada, kalah di banyak rusun.

"Mereka (warga korban penggusuran) kecewa, orang yang punya rumah dan tanah, tiba-tiba digusur dan harus menyewa. Tidak lagi punya rumah dan tanah," ujar Sandyawan.

Keberadaan rusun jadi syarat utama Pemprov DKI Jakarta sebelum menertibakan kawasan bantaran sungai. Rusun disediakan untuk memindahkan warga digusur.
Lihat juga:
Bangun Kampung Susun, Warga Bukit Duri Tolak Direlokasi
Namun selama ini rusun yang disediakan lokasinya jauh dari lokasi semula. Hal inilah yang membuat warga kesulitan untuk wilayah di mana ia bekerja.

Untuk rencana penggusuran pada April mendatang, Pemprov telah menyediakan 800 unit rusun.

Sebelumnya sejumlah warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang akan digusur juga keberatan jika dipindah ke rusun. Selain khawatir kehilangan pekerjaan, warga juga terlanjur nyaman dengan lingkungan yang mereka diami saat ini.

http://m.cnnindonesia.com/nasional/2...k-butuh-rusun/

Warga bukit duri itu sejatinya adalah timses nastak. Dan sandyawan adalah seorang Romo. Penasaran kan? Gw copas di post kedua karena agak panjang