Original Posted By kazilliont►Program Perumahan yang ditawarkan Anies-Sandi adalah Program DP Nol Rupiah yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan maksimal penghasilan Rp 7 Juta/Bulan. Hunian yang ditawarkan berbentuk Rumah Susun yang dijual ke masyarakat dengan status milik.

Apa saja fasilitas yang diberikan?
KPR dengan Plafon sampai Rp 350 Juta
Talangan DP KPR sampai Rp 53 Juta
Tenor KPR sampai 30 Tahun
Subsidi Bunga KPR Menjadi Hanya 5%

Apa saja syaratnya?
1. Warga DKI Jakarta.
2. Kredit untuk rumah pertama, dan digunakan sebagai rumah tinggal.
3. Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp 2,3 juta setiap bulan di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program.
4. Bagi kelompok berpenghasilan tetap melampirkan bukti penghasilan, dan bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap melampirkan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah.

Berapa biaya yang harus ditanggung?
1. Sampai 2,3 Juta/Bulan Selama Masa Cicilan KPR
2. Biaya perawatan (belum ditentukan)
3. Listrik dan air sesuai penggunaan
4. Biaya Transportasi

Di mana lokasinya?
DKI Jakarta dengan kriteria:
1. Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar.
2. Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar.
3. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara).

Manfaat Akhir dari program ini adalah Masyarakat DKI Jakarata memiliki hunian berbentuk Rusun Seharga Rp 350 Juta.

Tak mau kalah dengan penantangnya, calon petahana Ahok-Djarot, juga punya program perumahan yang saat ini sudah berjalan. Tanpa ada judul khusus pada program perumahannya, paslon Ahok-Djarot menawarkan hunian berbentuk Rumah Susun dengan status sewa yang menyasar masyarakat kurang mampu seperti masyarakat berpenghasilan sampai UMP, warga relokasi dari bantaran sungai, nelayan, pekerja harian lepas (PHL)

Apa saja fasilitas yang diberikan?
1. Rumah Susun Tipe 30 Full Furnish
2. Transportasi Trans Jakarta Gratis bagi Penghuni Rusun
3. Kartu Jakarta Sehat
4. Kartu Jakarta Pintar
5. Masa Tinggal Tak Dibatasi

Apa saja persyaratannya?
1. Fotokopi KTP DKI Jakarta,
2. Fotokopi kartu keluarga (KK) dan surat nikah bagi yang sudah berumah tangga,
3. Pas poto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak tiga lembar,
4. Pas poto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak satu lembar,
5. surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan (PM1),
6. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji,
7. Materai empat buah, dan
8. Bagi pemohon yang berkasnya lolos verifikasi, wajib membuka rekening tabungan Bank DKI cabang Jatibaru atas nama pemohon dan menyetorkan jaminan retribusi sebesar 3 kali retribusi tiap bulan.

Berapa biaya yang ditanggung masyarakat?
Rp 5-15 Ribu/Hari atau Rp 150-450 ribu/Bulan untuk biaya perawatan rusun.
Biaya air dan listrik sesuai pemakaian.

Di mana lokasinya?
DKI Jakarta (sudah berjalan)

Manfaat akhir dari program ini, masyarakat DKI Jakarata Memiliki sisa tabungan lebih dari separuh pendapatan per bulan yang bisa digunakan untuk membeli hunan layak sesuai keinginan mereka. (dna/hns)

News Megapolitan
Penjelasan Sandiaga soal Program DP Nol Rupiah Jadinya untuk Rusun
Jumat, 24 Februari 2017 | 12:17 WIB







JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, menyebut perwujudan program DP nol rupiah besutannya dengan Anies Baswedan akan lebih banyak berupa hunian vertikal.

Dengan kata lain, mirip dengan rumah susun yang telah banyak dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.

"Kami fokus sama hunian vertikal, lebih banyak ke sana, karena harga tanah di Jakarta kan tahu sendiri mahal. Tapi, itu bukan sewa, melainkan jadi hak milik sehingga mimpi masyarakat buat punya rumah sendiri bisa terwujud," kata Sandi di posko pemenangannya, Jalan Melawai, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017) siang.

Sandi menjelaskan, konsep rusunami (rumah susun sederhana milik) itu menyasar warga DKI Jakarta kalangan menengah, dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.

Terkait dengan antisipasi praktik mafia rusun seperti yang sudah marak terjadi, Sandi mengungkapkan akan ada pengawasan langsung dari masyarakat.

"Kuncinya adalah monitoring, pengawasan. Menurut saya, yang paling bisa mengawasi itu adalah netizen, aktivis, dan masyarakat sendiri. Karena sekuat-kuatnya pemerintah melakukan monitoring, enggak ada yang lebih kuat daripada masyarakat. Social media is the best," tutur Sandi.

Mekanisme pengawasan yang akan dilakukan jika program tersebut berjalan nanti, salah satunya dengan membuka layanan pengaduan masyarakat via media sosial. Cara pengawasan serupa disebut Sandi sudah diterapkan di Singapura, dengan pemerintah sebagai penggeraknya.

Walaupun fokus dengan hunian vertikal, menurut Sandi, tidak menutup kemungkinan akan dibangun hunian di atas tanah lapang di Jakarta.

Hal itu dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan lahan dan tanah mana saja yang berada di bawah naungan atau merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.