Jakarta, HanTer - Politikus PKS Aboebakar Alhabsy mengungkapkan, aksi-aksi yang selama ini terjadi, sebenarnya bentuk kegalauan masyarakat terhadap persoalan keadilan di Indonesia. Berawal dari kasus dugaan penistaan yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang seolah sulit sekali berjalan.

Dikatakannya, Ahok baru dijadikan tersangka saat didemo ratusan ribu orang di aksi 411. Selain itu, para tersangka kasus penistaan pada umumnya selalu di tangkap dan di tahan.

"Namun hal ini tidak berlaku pada Ahok, aksi jutaan massa pada 212 juga tidak mampu menjadikan Ahok masuk tahanan," ujarnya melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Menurut dia, hal inilah yang kemudian dilihat oleh publik sebagai sebuah permasalahan. Kemudian ketika Ahok menjadi terdakwa, pemerintahpun tak mau menonaktifkan yang bersangkutan.

Ditegaskannya, berbagai argumen dibuat sebagai alasan untuk tidak mengaktifkannya. Berbeda dengan para kepala daerah lainnya seperti Gatot (Gubernur Sumatera Utara non aktif), Ratu Atut (Gubernur Banten non aktif) dll.

"Hal ini tentunya menambah kuat persepsi publik adanya perlakukan istimewa yang diberikan.Apalagi saat ini, para penggagas aksi-aksi terebut terlihat benar menerima perlakuan tidak adil," Aboebakar menegaskan.

Menurut dia, publik melihat mereka terima perlakuan yang kerap disebut dengan kriminalisasi.

"Misalkan saja Habib Riziq diperkarakan tesisnya yang membahas Pancasila, padahal banyak beredar buku berisi ajaran PKI yang tidak di sentuh. Atau pada kasus Bachtiar Nasir yang diproses berkait sumbangan aksi 212 dengan pasal TPPU, ini juga hal yang aneh. Publik akhirnya membandingkan dengan aliran dana ke Teman Ahok yang kerap di sebut di publik hingga 30 Miliar, kenapa tidak mendapatkan perlakukan serupa," lanjutnya.

Akhirnya, kata Aboebakar, publik sepertinya memiliki sebuah persepsi adanya perlakuan tidak adil. Seolah Habib Riziq dan kawan-kawannya selalu dicari cari kesalahaanya. Sedangkan Ahok selalu diberikan pembenarannya.

"Saya rasa ini adalah pangkal persoalan yang harus disadari oleh semua pihak. Kita ini negara hukum, itu amanat UUD 1945," tutur Aboebakar.

Ia menghimbau, setiap kalangan harus mengutamakan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. "Harus kita antisipasi hal dan jangan sampai akhirnya masyarakat menyimpulkan, `hukum tumpul ke Ahok dan tajam ke Ulama`. Kalau sampai ada kesimpulan seperti itu di hati masyarakat, bisa bahaya sekali," pungkasnya.
(Sammy)

http://megapolitan.harianterbit.com/...Tajam-ke-Ulama


Hukum Sengaja ditumpulkan atau bagaimana? ada yg mengerti?

yang paling bikin garuk2 adalah ngapain juga dana pribadi umat buat Demo anti Pelecehan agama ahok minta diaudit, atau menggelikannya dikomen pula ama pemuka agama lain yg mau cari muka (emangnya uang perpuluhan juga ada yg masalahin? nggak ada terserah situ)..namanya juga sumbangan umat untuk menegakkan keadilan.

Sengaja dibikin tumpul atau gimana ini hukum?

#Bangsamu