TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar PDI Perjuangan tidak menyeret koalisi dalam Pilkada DKI Jakarta kepada koalisi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus PAN Yandri Susanto menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengenai jatah menteri di tingkat nasional.
Baca: PAN Ngeyel Tidak Mau Dukung Ahok, PDI Perjuangan Ingatkan Jatah Menteri
Trimedya Panjaitan mengingatkan agar PAN tidak hanya memiliki keinginan menambah jumlah menteri tapi tidak bersedia mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat.
Menurut Yandri, ketika PAN tidak mendukung pencalonan Ahok, jangan diartikan tidak mendukung pemerintahan Pemerintahan Jokowi.
"Saya kira kalau berpikir demikian Pak Jokowi rugi untuk mau diseret-seret ke masalah koalisi Pilkada di DKI," kata Yandri Susanto di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2017).
Baca: PDIP Masih Tutup Komunikasi dengan Partai Demokrat Hadapi Putaran Kedua Pilkada DKI
Yandri meyakini sikap partainya di Pilgub DKI tidak akan berdampak pada kabinet di Pemerintahan Joko Widodo khususnya soal jatah menteri.
Yandri yakin Presiden Joko Widodo tidak mau mencampuri Pilkada DKI dan mencampuradukkan dengan koalisi di pemerintahan pusat.

"Saya yakin tidak lah Pak Jokowi tidak mungkin sampai ke situlah. Yakin Pilkada DKI ini tidak akan membuat kontraksi nasional dengan terganggunya koalisi nasional," katanya.
Baca: PDIP Bidik PKB, PAN dan PPP Untuk Menangkan Ahok-Djarot
Yandri mengatakan sikap partinya yang tidak mendukung pasangan Ahok-Djarot semata-mata karena faktor karekter yang dimiliki Ahok.
Yandri mengatakan partainya sebenarnya tidak bermasalah terhadap Djarot namun tidak menemukan kecocokan dengan Basuki atau Ahok.
Yandri mengatakan sejauh ini, selain dari DKI, para simpatisan dan pengurus wilayah PAN di bagian Indonesia lainnya tidak menghendaki partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu mendukung Ahok.
Baca: Anies-Sandi Tak Berniat Ubah Strategi Kampanye Dalam Putaran Kedua Pilkada DKI
Yandri mengatakan tidak mungkin menjadikan Pilkada DKI menjadi ajang taruhan sementara mereka memiliki agenda besar pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019.
"Kami juga tidak ingin Pilkada DKI menjadi taruhan bagi kami dengan kami salah bersikap rumah tangga kami berantakan," katanya.
Menurutnya keutuhan organisasi partai jauh lebih penting dan tidak bisa gara-gara DKI semua persepsi publik rusak terhadap PAN.
"Termasuk sumpatisan PAN di daerah yang ikut marah kepada DPD PAN," ucap Yandri.

http://m.tribunnews.com/metropolitan...alisi-nasional


Kata jokowi kabinet sekarang ga ada jatah-jatahan, semua profesional. Kok pdipnya bilang "jatah menteri???"

Gak kompak nih sinetron nawacitanya